Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menilai ada persoalan serius dari fenomena civitas akademika yang ramai-ramai kritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu mesti jadi perhatian serius.
"Kalau kampus-kampus sudah mulai menyuarakan artinya ada masalah yang serius. Ini perlu jadi perhatian kita semua," ujar Anies di Deli Serdang, Sumatra Utara, Kamis (1/2).
Anies mengatakan sikap dari para civitas akademika harus didengar. Sikap tersebut juga harus dipandang secara objektif.
Baca juga : Jokowi Menyiratkan Sepaham dengan Anies soal Kebebasan Berpendapat
"Jadi mendengar kampus-kampus, sekarang mulai memberikan pandangannya, kami melihat pandangan yang objektif yang perlu diperhitungkan dengan amat serius, perlu didengar, dan mari kita jaga sama-sama," ucap Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan pentingnya menjaga demokrasi pada jalurnya. Anies bertekad memperjuangkan tata cara pemerintahan yang mendasarkan pada meritokrasi serta mengayomi semua.
"Kami juga hanya berharapnya sederhana kok, pemilu besok, dilaksanakan dengan jujur, adil, dan seluruh unsur yang terkait penyelenggara netral, itu saja," ucap Anies.
Baca juga : Deklarasi Dukungan untuk AMIN di Riau, Sudirman Said Berharap Presiden Jaga Wibawa
Sejumlah civitas akademika UGM, yang terdiri atas guru-guru besar, mahasiswa, dan BEM UGM mengkritik pemerintahan Jokowi, yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara.
Dalam petisi yang dibacakan oleh guru besar fakultas psikologi UGM, Koentjoro, mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip moral demokrasi, yang dilakukan oleh penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada," kata Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu, 31 Januari 2024.
Baca juga : Surya Paloh Ajak Masyarakat Kawal Demokrasi di Pemilu 2024
Teranyar, civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, juga menyampaikan sikap senada. Mereka mendesak Jokowi untuk kembali jadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan.
Jokowi diminta tidak memanfaatkan institusi kepresidenan. Khususnya untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan capres dan cawapres. (MGN/Z-5)
Baca juga : UNU Diharap Kukuhkan Yogya sebagai Pusat pendidikan dan Keberagaman
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
SEKOLAH Demokrasi dan INDEF School of Political Economy merupakan momen spesial karena menggabungkan lembaga pemikir, akademisi, dan forum jurnalis di Indonesia dan Belanda.
Aksi demo mahasiswa mengkritik 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi di Patung Kuda Arjuna Wijaya berakhir ricuh dan dibubarkan paksa oleh kepolisian
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk keperluan data pemilih di Suku Anak Dalam, Jambi, Rabu (17/7).
Cyndi Lauper mengkritik keterampilan kepemimpinan Donald Trump, menganggap mantan presiden tersebut tidak baik dalam memimpin karena tidak setia kepada karyawan.
Eminem mengungkapkan kritik Sean "Diddy" Combs dalam album terbarunya The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), menyinggung berbagai tuduhan pelecehan seksual dan kontroversi lama.
MABES Polri menggelar lomba Stand Up Comedy dengan tema "Kritik Polri". Lomba ini dilakukan dalam memperingati Hari Bhayangkara ke-78.
PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto merespons hujan kritik terhadap Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Revisi UU TNI).
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango membatah pergantian juru bicara usai mengkritik pimpinan lembaga antirasuah itu.
Mantan pemimpin militer dan tokoh Partai Konservatif Britania menyerukan lebih banyak dana untuk angkatan bersenjata daripada mengandalkan relawan remaja yang tidak terlatih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved