Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengirim surat kepada Kementerian Agama (Kemenag) agar mengimbau agen perjalanan penyelenggara umrah menunda keberangkatan jemaah hingga 14 Februari 2024. Hal ini agar jemaah umrah bisa mengikuti pemilu di TPS masing-masing tanpa harus mendaftar sebagai pemilih tambahan di DPTLN.
"Melalui surat, KPU telah menyampaikan surat permohonan agar Kementerian Agama Republik Indonesia dapat menghimbau kepada agen travel penyelenggara ibadah umrah untuk menjadwalkan keberangkatan jamaah ibadah umroh dilakukan setelah tanggal 14 Februari 2024," ujar anggota KPU RI Idham Holik kepada Media Indonesia, Senin (15/1).
Lebih lanjut, KPU juga memberi opsi lain untuk memfasilitasi jemaah umrah untuk tetap ikut dalam pemilu. Jemaah diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya sebelum berangkat umrah.
Baca juga : KPU Jamin Jemaat Haji dan Umroh Tetap Bisa Nyoblos di Luar Negeri
"Atau jamaah ibadah umrah diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya terlebih dulu sebelum berangkat umroh," imbuhnya.
Kedua opsi tersebut merupakan upaya KPU untuk menjamin hak pilih para jemaah. Di sisi lain, sesuai peraturan perundang-undangan, jemaah bisa mengikuti pemilu bila terdaftar sebagai pemilih tambahan dalam DPTLN.
Baca juga : Diancam Pembunuh di Tiktok, Anies Baswedan Apresiasi Kapolri
Untuk itu koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Indonesia di SArab audi pun terus dilakukan sembari menyiapkan dua opsi tersebut.
Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), meminta agar KPU memfasilitasi para jemaah umrah mengikuti Pemilu 2024 di Tanah Suci yang akan dihelat pada 14 Februari 2024, maupun jika terjadi dua putaran dalam Pilpres yang akan digelar 26 Juni 2024. (Z-5)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Ia menambahkan, Kemenag tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data.
PEMERINTAH mewajibkan seluruh produk pada kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Lahan hibah seluas 2.174 meter persegi tersebut berlokasi di Perumahan Villa Dago Tol Serua, Jalan Pelikan III, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.
PEMERINTAH menegaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Sebanyak saksi itu merupakan pihak swasta dengan inisial NC, MTN, MMY, perwakilan PT IBS, SI, dan WLD. KPK berharap mereka semua kooperatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved