Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
POLDA Metro Jaya tak menjemput paksa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, meski sudah tiga kali mangkir panggilan pemeriksaan kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pasalnya Firli memberikan konfirmasi walau tidak hadir.
"Yang pertama kita panggil pada saat kapasitas sebagai saksi ya. Pemanggilan pertama, dan tidak hadir dan kemudian kita panggil ulang yang kedua ya," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (14/11).
Firli Bahuri memenuhi panggilan pemeriksaan setelah dijadwalkan ulang pada Selasa, 24 Oktober 2023. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Bareskrim Polri atas permintaan pucuk pimpinan Lembaga Antirasuah itu.
Baca juga: Dipanggil Polda Metro, Firli Malah Sindir Kinerja Karyoto Saat Masih di KPK
Kemudian, penyidik melayangkan panggilan kedua untuk menjalani pemeriksaan tambahan pada Selasa, 7 November 2023. Firli tidak hadir dan kembali dijadwalkan ulang pada Selasa, 14 November 2023 untuk memberikan keterangan tambahan di hadapan penyidik di ruang riksa Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
"Yang bersangkutan tidak hadir dan memberikan konfirmasinya meminta untuk dijadwalkan ulang dan meminta untuk pemeriksaan keterangannya dilakukan di gedung Bareskrim," ungkap Ade.
Baca juga: Firli Bahuri Ngotot Mau ke Dewas Meski Ditolak
Ade mengaku akan menganalisa alasan-alasan yang disampaikan Firli saat tidak bisa menghadiri panggilan pemeriksaan tersebut. Namun, dia belum bisa memastikan apakah akan menjemput paksa bila menemukan fakta bahwa alasan yang disampaikan Firli mengada-ada.
"Nanti kita akan update berikutnya ya, yang jelas terkait dengan surat yang kita terima kemarin penyidik akan mempertimbangkan untuk jadwal pemeriksaan selanjutnya termasuk tempat pemeriksaan yang diminta oleh saudara FB selaku ketua KPK RI di Gedung Bareskrim Polri," ujar Ade.
Berdasarkan Pasal 17 KUHAP, polisi bisa menjemput paksa Firli Bahuri. Beleid itu menyatakan siapapun saksi yang dipanggil dua kali secara patut, namun tidak hadir dengan alasan apapun, maka dapat dilakukan upaya paksa dengan menerbitkan surat perintah membawa.
Sedianya, Firli menjalani pemeriksaan di ruang Riska Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa, 14 November 203 pukul 10.00 WIB. Namun, dia tidak bisa hadir dengan alasan menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Padahal Dewas telah menentukan waktu pemanggilan ulang Firli Bahuri terkait dugaan pelanggaran etik pada Senin, 20 November 2023.
"(Dipanggil ulang pada) hari Senin, tanggal 20 November 2023, jam 10.00 WIB," kata anggota Dewas KPK Albertina Ho melalui keterangan tertulis, Selasa, 14 November 2023. (Z-3)
Polda Metro Jaya memeriksa sopir taksi GreenSM dan menjadwalkan pemeriksaan masinis terkait tabrakan KRL dan KA Argo Bromo di Bekasi Timur.
Polisi jadwalkan pemeriksaan sopir taksi online dan masinis terkait kecelakaan KRL-Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. Korban meninggal dunia bertambah menjadi 16 orang.
Korban tewas kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang. Polda Metro Jaya masih menyelidiki penyebab insiden.
Prima menyebut pihaknya terus mendalami proses identifikasi. Sehingga hasil pemeriksaan akan dilaporkan kepada warga lebih lanjut.
Polisi mengerahkan sejumlah petugas untuk membantu proses evakuasi korban untuk dilarikan ke RS Polri Kramat Jati.
Menurut Eva, langkah Polisi seharusnya bisa lebih tegas. Serta, memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku mengingat sejumlah bukti telah dikantongi penyidik.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved