Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA wartawan di Banda Aceh mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari tim pengawal Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Begini tanggapan KPK.
"Yang pasti tidak boleh kalau memang betul ada intimidasi pada teman-teman jurnalis," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 10 November 2023.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menegaskan pihaknya masih mengecek kebenaran kabar itu.
Baca juga : Kronologi Pengawal Firli Bahuri Intimidasi 2 Wartawan Aceh
Tapi, Ali menegaskan Lembaga Antirasuah menjunjung tinggi kebebasan pers mencari berita.
"Kami sangat yakin pada kebebasan pers untuk teman-teman dapat informasi dan disampaikan kepada masyarakat," ucap Ali.
Sebanyak dua wartawan mengaku diintimidasi petugas pengamanan Firli Bahuri di Banda Aceh pada Kamis malam, 9 November 2023. Intimidasi itu diterima saat mereka hendak mewawancarai pucuk pimpinan Lembaga Antirasuah itu yang mangkir dalam panggilan pemeriksaan kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Baca juga : Wartawan Diduga Diintimidasi saat akan Wawancarai Firli Bahuri di Aceh
Salah satu korban ialah jurnalis Kompas TV dan Kompas.com, Raja Umar. Kronologi berawal saat Raja Umar mendapat informasi kedatangan Firli ke warung kopi Sekber Jurnalis di Banda Aceh sekitar pukul 20.49 WIB melalui grup wartawan TV dan bergegas ke lokasi.
"Sekitar 15 menit saya sampai ke lokasi, setelah itu saya langsung mengeluarkan id pers dan kamera dari tas langsung menghampiri Firli memperkenalkan diri bahwa saya wartawan Kompas TV ingin mewawancara Ketua KPK terkait agenda kunjungan ke Aceh dan tanggapannya terhadap tudingan Firli mengulurkan waktu dari panggilan Polda Metro," kata Umar saat dikonfirmasi, Jumat, 10 November 2023.
Umar mengatakan Firli yang mendengar pertanyaannya tersebut menjawab tidak ada komentar dan terus melanjutkan aktivitasnya makan durian. Raja Umar pun meminta waktu Firli wawancara setelah makan durian.
Baca juga : Dewas KPK Beberkan Alasan Pemerasan Firli ke SYL Tidak Masuk Sidang Etik
Tak lama, datang seorang laki-laki mengaku polisi petugas pengamanan Firli mengingatkan dia tidak boleh ambil video dan foto. Pihak kepolisian dari Polda Aceh pengawal Firli memintanya untuk menghapus semua foto dan video tersebut.
Saat pengawal Firli meminta menghapus semua foto dan video, umar pun berinisiatif untuk merekam audio melaui ponselnya.
Rekaman audio tersebut juga sudah sempat dikirim oleh Umar ke redaksinya dan ke group wartawan di Aceh lainnya, agar bisa dijadikan barang bukti jika terjadi sesuatu dengannya.
Hal yang yang sama juga menimpa Jurnalis Puja TV, Lala Nurmala yang juga dipaksa pengawal Firli untun menghapus semua foto dan video yang berkaitan dengan Ketua KPK Firli Bahuri. (MGN/Z-4)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Kajati Sumut periksa Kajari Karo dan Kasi Pidsus terkait dugaan intimidasi terhadap Amsal Sitepu lewat modus 'Bronis Cokelat'. Simak perkembangan kasus videografer yang baru divonis bebas
KPK bongkar modus Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman peras RSUD & Puskesmas demi THR Forkopimda. Simak kronologi OTT KPK di sini.
Koalisi juga mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menuntaskan penyelidikan secara serius. Menurut Isnur, hal itu penting untuk menjaga kredibilitas lembaga kepolisian.
RANCANGAN Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat kritik tajam.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meminta dibuktikan apabila ada prajurit melakukan dugaan intimidasi terhadap penulis kolom opini Detik.com.
Kristomei juga menegaskan bahwa segenap framing dan narasi sesat yang dibuat tanpa dilengkapi data/fakta kredibel, tendensius, dan tidak objektif yang bertebaran di ruang publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved