Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra memaparkan penyebab hanya ada dua nama yang menjadi calon Ketua MK. Nama yang muncul hanya Saldi dan Suhartoyo yang belakangan disepakati menggantikan Anwar Usman.
"Kalau tujuh itu (tidak maju) karena ditanya satu-satu," kata Saldi di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, 9 November 2023.
Saldi mencontohkan Arief Hidayat memang enggan menjadi Ketua MK. Arief disebut ingin mengambil peran berbeda dalam kepemimpinan kolektif. "Kemudian Pak Manahan (Sitompul) mau pensiun, Pak Wahid(uddin Adams) mau pensiun, dan lain-lain," papar dia.
Baca juga : Hakim Suhartoyo Ungkap Alasannya Maju Sebagai Ketua MK
Sementara itu, Anwar tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan lagi sebagai calon Ketua MK karena melanggar kode etik berat. Hal itu sesuai dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023.
"(Hakim konstitusi lain) merasa dua nama ini (Suhartoyo dan Saldi) orang yang bisa didorong ke depan dari kepemimpinan kolektif ini," jelas Saldi.
Saldi mengamini kepercayaan tersebut. Apalagi, dirinya sudah 6,6 tahun mengabdi di MK dan Suhartoyo sudah hampir mencapai delapan tahun.
"Jadi sudah bisa tahu satu sama lain. Itu kalau pertimbangan yang kita baca kenapa tadi tujuh orang lain memunculkan nama kami berdua," tutur dia. (MGN/Z-4)
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Menjawab berbagai kritik dari kalangan ahli hukum tata negara soal integritas MK, Suhartoyo menegaskan, lembaga tersebut secara konsisten menjaga marwah dan independensinya.
Ia menekankan bahwa independensi merupakan kewajiban mutlak bagi hakim konstitusi sekaligus jaminan bagi para pencari keadilan.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyoroti sedikitnya 14 putusan penting terkait pengujian UU (PUU) yang berdampak besar terhadap sistem ketatanegaraan dan kehidupan masyarakat sepanjang 2025.
KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan, sepanjang 2025 MK menangani 701 permohonan atau perkara dari seluruh kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mencatat lonjakan signifikan permohonan uji UU yang masuk dan diregistrasi pada tahun ini, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah MK.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved