Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dinilai sudah meremehkan Dewan Pengawas (Dewas). Pasalnya dia mangkir saat dipanggil dalam dugaan pelanggaran etik, tapi bisa menghadiri lomba bulu tangkis di KASAD CUP 2023.
"Dewas sudah tidak memiliki muruah lagi di depan Firli Bahuri, sehingga dia lebih memilih agenda-agenda lain selain diperiksa Dewas," kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Senin (31/10).
Praswad menilai Firli meremehkan Dewas karena tidak pernah tegas dalam memberikan hukuman atas pelanggaran etik di KPK. Pentolan Lembaga Antirasuah itu diyakini merasa aman meski sudah dilaporkan atas dugaan pertemuan dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), dan pemerasan dalam penanganan perkara di Kementan.
Baca juga: Firli Mangkir Dari Dewas, Tapi Hari Ini Main Bulu Tangkis di Kasad Cup
"Firli sudah terlalu PD (percaya diri) dia akan aman-aman saja di Dewas," ujar Praswad.
Dewas diminta mengintropeksi diri usai Firli mangkir dari panggilan tapi bisa ikut lomba bulu tangkis. Instansi pemantau itu sejatinya harus tegas dan ditakuti seluruh pegawai KPK.
Baca juga: Ketidakhadiran Firli Dinilai Perlambat Proses Etik di Dewas KPK
"Padahal di dalam KPK, penegakan kode etik dan integritas adalah hal yang paling utama, tidak ada aktivitas dan tugas lain yang lebih penting di KPK selain menegakkan kode etik dan integritas," tegas Praswad.
Diketahui, Firli Bahuri mangkir dari panggilan pemeriksaan Dewas KPK pada Jumat (27/10), terkait dugaan pelanggaran etik dalam pertemuan dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Saat itu, Firli beralasan sedang menjalankan tugas.
Namun, pada Minggu (29/10), Firli justru muncul di Gelora Bung Karno (GBK) Arena, Jakarta, bermain Tepok Bulu dalam acara KASAD CUP 2023. (Z-3)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved