Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DORONGAN melakukan tindakan korupsi dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena adanya dorongan dari keluarga. Kebutuhan pejabat untuk tampil hedon padahal pemasukannya tidak sebanding membuat pencurian uang negara dihalalkan.
"Berdasarkan kajian yang KPK lakukan, kasus korupsi terjadi salah satunya karena faktor dorongan keluarga," kata Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi melalui keterangan tertulis, Minggu (22/10).
KPK menyebut banyak pelaku korupsi mengaku menggunakan uang haram untuk memenuhi kebutuhan mewah keluarganya. Karenanya, pendidikan antikorupsi harus menyasar orang dekat pejabat. Lembaga Antirasuah berharap keluarga bisa menjadi benteng terkuat untuk mencegah pejabat melakukan korupsi.
Baca juga: Mahasiswa Aceh Dukung KPK Atasi Korupsi di Daerah
"Itu sebabnya, sesama anggota keluarga harus saling mengingatkan. Baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak," ucap Kumbul.
Dia menyebut pendidikan antikorupsi bagi keluarga pejabat juga penting untuk menghapus tindakan korup di masa depan. Sebab, kata Kumbul, pesan yang diberikan akan disebarkan lagi ke anaknya.
Baca juga: KPK Dalami Peran Dirut PT PP di Kasus Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida
"Termasuk didalamnya menanamkan nilai-nilai integritas antikorupsi pada anak, yang jadi generasi penerus," ujar Kumbul.
Pemberian materi pendidikan antikorupsi kepada keluarga juga dinilai penting karena koruptor kerap mengajak orang terkasihnya dalam melakukan pemufakatan jahat. Biasanya, kata Kumbul, agar koordinasi berjalan dengan lancar.
"Pada aspek yuridis, beberapa kasus tipikor yang ditangani oleh KPK berupa kasus yang melibatkan anggota keluarga," kata Kumbul.
Pendidikan antikorupsi bagi keluarga pejabat juga dinilai penting karena penerapan nilai kejujuran di dalam rumah tangga masih minim. Klaim itu didasari studi yang dilakukan KPK.
"Studi KPK juga menunjukkan hanya empat persen keluarga yang sama-sama menerapkan nilai kejujuran untuk diinternalisasi," tutur Kumbul. (Z-3)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Survei Sun Life 2026 mengungkap 57% perempuan Indonesia abaikan kesehatan demi keluarga. Simak tantangan finansial dan beban sandwich generation di sini.
Guru Besar IPB Prof Euis Sunarti menekankan pentingnya pembangunan ramah keluarga sebagai basis kebijakan nasional untuk mengatasi depresi remaja dan kemiskinan.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Minggu (22/3), ayah Vidi, Harry Kiss, membagikan potret dirinya bersama sang istri di depan rumah.
Sejalan dengan imbauan Pemerintah, masyarakat diajak untuk menikmati waktu berkualitas bersama keluarga dengan mengurangi paparan gawai.
Orangtua didorong untuk menciptakan proyek sederhana di rumah, seperti membuat karya tulis atau pengamatan alam di sekitar rumah untuk memicu rasa ingin tahu.
Saat berbuka adalah puncak kebahagiaan setelah seharian menahan lapar dan haus.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved