Putuskan Beberapa Kasus Gugatan Usia Capres-Cawapres, MK: Berlaku yang Terbaru

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutus beberapa perkara soal gugatan batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). MK menjelaskan dua putusan yang menyangkut isu konstitusionalitas yang sama bisa berbeda hasilnya berdasarkan petitum yang dimohonkan.

"Maka yang berlaku adalah putusan yang terbaru. Artinya putusan a quo serta merta mengesampingkan putusan sebelumnya," kata Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 16 Oktober 2023.

Guntur mengatakan hal itu sejalan dengan asas lex posterior derogat legi priori. Sehingga tafsir konstitusional dalam putusan a quo mengesampingkan putusan yang dibacakan sebelumnya

"Agar tidak timbul keraguan mengenai penerapan pasal a quo dalam menentukan syarat keterpenuhan usia minimal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana rumusan dalam amar putusan a quo," ujar dia.

Gugatan soal batas usia minimal capres dan cawapres 40 tahun diterima sebagian oleh MK. Seseorang yang pernah atau sedang menjadi kepala daerah bisa menjadi capres atau cawapres.

"Amar putusan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 16 Oktober 2023.

Sebelum membacakan putusan teranyar, Anwar sempat memutus perkara serupa. Misalnya menolak perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mereka memohon agar batas usia minimal capres dan cawapres diturunkan dari 40 tahun ke 35 tahun.

Gugatan lainnya dilayangkan Partai Garuda dengan nomor perkara 51/PUU-XXI/2023. Pemohon mendalilkan syarat minimal usia 40 tahun bagi capres dan cawapres. Sebab, mereka ingin mencalonkan kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun untuk menjadi calon wakil presiden.

Selain itu, lima kepala daerah menggugat hal serupa dengan nomor perkara 55/PUU-XXI/2023. Mereka ialah Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2024 Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2021-2026 Pandu Kesuma Dewangsa, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024 Emil Elestianto Dardak. Kemudian Bupati Sidoarjo Periode 2021-2026 Ahmad Muhdlor serta Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021-2026 Muhammad Albarraa.

Pemohon merasa memiliki potensi dan pengalaman sebagai penyelenggara negara sebagai modal untuk mencalonkan diri menjadi cawapres. Beleid itu dinilai merugikan para pemohon. (Z-9)