Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) siap mendukung dan bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang lancar, aman, damai, dan bersih. Hal tersebut diwujudkan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (15/9).
Yaqut mengatakan dirinya bersyukur dan senang dilibatkan dalam proses demokrasi yang bersejarah. Menag siap mendukung dan berkontribusi penuh untuk menyukseskannya.
Kementerian Agama, akan mengerahkan seluruh instrumen yang dimiliki, terutama dalam sosialisasi dan edukasi penyelenggaraan pemilu 2024.
Baca juga : KPU Libatkan PPATK, Kemenpora, dan Kemenag pada Pemilu 2024
"Kemenag ingin sekali berkontribusi. InsyaAllah kami akan memberikan semampu yang kami punya. Kami memiliki penyuluh agama sebanyak 50 ribu. Kami juga memiliki madrasah aliyah yang sebagian sudah memiliki hak suara. Kemudian perguruan tinggi yang ada di Kemenag, mulai sekolah tinggi, institut, dan universitas, ini juga bisa dipakai. Kami memiliki semua instrumen ini, dan kami siap berkontribusi terhadap pemilu ke depan," ungkapnya.
Baca juga : PBNU Pilih Bungkam Terkait Candaan Menag tentang Anies-Cak Imin
Tak hanya itu, Kemenag juga memiliki Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di seluruh kecamatan di Indonesia. Dalam situasi tertentu, itu juga bisa dipergunakan KPU untuk kegiatan-kegiatan kepemiluan.
Yaqut menyadari, Pemilu bukan pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Karena itu, banyak pengalaman yang bisa diambil dari pemilu sebelumnya. Meski setiap pemilu selalu ada masalah, namun sejarah mengatakan, bahwa Indonesia bisa menyelesaikan dengan baik.
"Alhamdulillah dalam sejarah pemilu di Indonesia soal perbedaan bisa diselesaikan dengan baik. Kita berharap di pemilu ini juga sama. Pasti akan muncul persoalan, dan kita berharap bisa diselesaikan dengan baik sehingga tidak mencederai persatuan dan kesatuan," tegas Yaqut.
Kesiapan Kemenag disambut baik oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ia sadar bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu pihaknya tidak bisa berjalan sendiri.
"Kami ucapkan terima kasih. Ini sebuah kesadaran KPU bahwa kita tidak bisa sendirian, kita perlu kolaborasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing," tegas Hasyim.
"Tak terkecuali Kementerian Agama, karena di satu sisi menaungi lembaga pendidikan baik yang formal dari SD hingga perguruan tinggi, yang di dalamnya terdapat peserta didik baik siswa hingga mahasiswa yang sudah masuk kategori pemilih," sambungnya.
Hasyim menambahkan, di lembaga pendidikan juga terdapat tenaga pendidik, baik guru maupun dosen yang bisa diperbantukan dalam hal sosialisasi bahkan menjadi bagian dalam penyelenggaraan pemilu. Dia pun berharap kolaborasi Kemenag hingga level KUA yang berada di setiap kecamatan.
"Karena itu bekerja sama dengan Kemenag juga merupakan sesuatu yang penting. Dan langkah ini saya nilai strategis untuk perkembangan demokrasi dan kepemiluan kita," tutupnya.
Tak hanya Kemenag, KPU juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait sosialisasi dan keterlibatan pemuda pada pemilu. Kerja sama juga dilakukan KPU dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengawasan transaksi pencucian uang dalam Pemilu. (Z-8)
Beragama yang berkualitas adalah ketika kita bisa berdampak serta turut berkontribusi pada sebuah transformasi sosial.
MUNGKIN ada di antara kita bertanya apakah penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M yang baru usai sukses atau tidak? Apa ukurannya?
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.
Dalam menyalurkan santunan, Kemenag RI melibatkan Kanwil Kemenag se-Indonesia, BAZNAS, LAZ, BSI, serta beberapa bank syariah.
Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi pada saat Pilkada Serentak 2024.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved