Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan aduan terkait penipuan dari salah satu saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe. Dia mengaku ada pihak mengaku juru bicara palsu menghubunginya.
"Jadi ada saksi yang menerangkan bahwa di sana mengatasnamakan jubir KPK, Ali Fikri katanya menghubungi saksi dengan nomor yang berbeda," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (1/9).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu memastikan dirinya tidak pernah menghubungi saksi di kasus Lukas. Dia menegaskan penelpon merupakan penipu karena nomornya berbeda.
Baca juga: KPK Ultimatum 2 Saksi Kasus Pencucian Uang Lukas Enembe
"Bukan nomor saya, nomor saya hanya satu, saya tidak punya nomor yang lain," ucap Ali.
Menurut Ali, saksi itu langsung mengadu karena tidak percaya juru bicara palsu itu menelponnya. Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci komunikasi yang terjadi.
Baca juga: Lukas Enembe Kerap Berbisnis Terkait Pencucian Uang di Singapura
"Yang pasti kami tidak pernah berurusan dengan saksi atau tersangka, ataupun perkara yang sedang ditangani oleh KPK, apalagi pakai nomor yang berbeda," ujar Ali.
Penipu diminta menghentikan aksinya. Masyarakat juga diminta tidak segan mengadu jika menemukan modus serupa.
"Kami sangat berharap agar tidak ada yang kemudian mengatasnamakan pihak-pihak lain di KPK, seolah-olah ada pihak KPK yang sengaja menghubungi saksi ataupun tersangka," tutur Ali. (Z-3)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
KPK masih bisa melanjutkan penyelidikan terkait dugaan penggunaan uang operasional sebesar Rp1 triliun per tahun yang dilakukan mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Sejumlah aset Lukas yang disita KPK berupa uang, hunian, kendaraan, sampai sebuah hotel
Lima saksi itu yakni Direktur PT RDG Airlines Indonesia Mutmainah Aminatun Amaliah dan empat pihak swasta Hendri Utama, Rizky Agung Sunarjo, Bayu Chandra, serta Syukri.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan suap kepada mantan Gubernur Papua Lukas Enembe. Ada dua penyuap lain yang kini diproses hukum oleh penyidik.
KPK belum menahan maupun membawanya ke persidangan meski status hukum itu sudah diberikan lebih dari setahun.
Upaya hukum ini dilakukan dengan maksud di antaranya memberikan efek jera terhadap perbuatan kesengajaan dari terdakwa tersebut yang telah menghalangi proses hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved