DPR Klaim Telah Optimal Lakukan Fungsi Pengawasan Terhadap Program Pemerintah

KETUA DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR RI telah melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam melaksanakan undang-undang (UU) yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak politik, sosial, ekonomi, budaya, spiritual, dan ketertiban umum di masyarakat.

Hal itu disampaikan Puan saat Pidato Ketua DPR RI di Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 dalam rangka Rapat Paripurna Khusus memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 DPR RI dan Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8).

“Fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Panitia Kerja, Panitia Khusus Pengawasan, Tim Pemantau, serta kunjungan kerja ke daerah dan luar negeri. Dari 50 Panitia Kerja yang telah dibentuk, 21 di antaranya telah dinyatakan selesai,” ujar Puan.

Baca juga: Puan Dorong Pemerintah Kolaborasi dengan Pelaku Industri Atasi Pengangguran

Lebih lanjut, Puan mengungkapkan DPR RI juga menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan tertulis baik secara fisik maupun online melalui website DPR RI.

Sejak tanggal 16 Agustus 2022 hingga 25 Juli 2023, tutur Puan, DPR RI telah menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat sebanyak 4.603 surat fisik dan 255 surat melalui website. Aspirasi tersebut telah diteruskan kepada Alat Kelengkapan Dewan terkait.

Baca juga: Kunjungan ke Wonosobo, Puan Dorong Oleh-oleh Carica Produk UMKM ‘Go International’

“Terdapat lima bidang permasalahan yang mendominasi aspirasi dan pengaduan masyarakat, yaitu Hukum, HAM dan Keamanan, Pertanahan dan Reformasi Agraria, Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan BUMN, Ekonomi Keuangan dan Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan ESDM,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.

Baca juga: Puan Minta Aturan WFH di DKI Didukung Kebijakan Daerah Penyangga

Tak hanya itu, Puan memaparkan bahwa DPR RI juga telah melakukan pengajuan, pemberian persetujuan atau pemberian pertimbangan/konsultasi terhadap terhadap calon duta besar negara sahabat, memberikan pertimbangan terhadap calon Duta Besar Indonesia untuk negara sahabat, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara dan perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat dan pemilihan pejabat publik pada lembaga negara.

“Pada Tahun Sidang ini, DPR RI telah membahas mengenai pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia sebanyak 37)negara. DPR RI juga memberikan Kewarganegaraan Republik Indonesia (naturalisasi) kepada tujuh olahragawan," jelasnya.

"Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah dalam menyelesaikan urusan-urusan rakyat sehingga hidup rakyat semakin mudah dan sejahtera,” tegas Puan. (RO/S-4)