Berita Terbaru Undang Undang Hari Ini

Jalan Baru Legislasi di Indonesia

Judicial review di Indonesia sering disebut sebagai post facto yang berarti yang diuji MK bukanlah rancangan undang-undang

Baznas harus Punya Regulasi Kuat demi Optimalkan Potensi Zakat

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional 

Knesset Setujui RUU Hukuman Mati bagi Teroris, Dikecam sebagai Upaya Menargetkan Warga Palestina

Hukuman mati akan dijatuhkan kepada siapa pun yang membunuh warga Israel dengan motif rasial dan dengan tujuan merugikan Negara Israel.

Pakar HTN: Meningkatnya Tren Mahasiswa Gugat UU ke MK Tanda Saluran Aspirasi DPR Buntu

PENINGKATAN tren mahasiswa yang menggugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai bentuk kesadaran baru generasi muda memperjuangkan keadilan

Pakar HTN: Model Omnibus Law Jadi ‘Keranjang Sampah Legislasi‘ yang Hambat Partisipasi Publik

Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.

DPR : Pemindahan Dana dari BI ke Himbara Diatur UU

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan pemindahan sisa anggaran lebih dari Bank Indonesia ke Himbara diatur undang-undang. 

Reshuffle dan Penambahan Kementerian, Pemerintah Diminta Utamakan Transparansi

PENAMBAHAN pos menteri dalam kabinet dinilai sudah sesuai amanat Undang-Undang terkait pengelolaan haji yang baru disahkan.

Transformasi Kualitas Kebijakan di Indonesia: Quo Vadis Kebijakan Pemerintah?

INDONESIA sebagai negara demokrasi terus berupaya menjalankan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak kepada rakyat.

Tanpa UU AI, Indonesia Hanya Jadi Konsumen Teknologi

Jika regulasi ini terus ditunda, Indonesia akan semakin tertinggal dan hanya menjadi pasar konsumen teknologi AI dari luar.

Kritik Habiburokhman soal MK yang Sering Batalkan UU Dibantah Titi Anggraini

"MK sekadar menegaskan bahwa meski DPR dan pemerintah memiliki kewenangan membentuk undang-undang, tapi prosedurnya tidak bisa mengabaikan keterlibatan rakyat,"

Cegah Sengketa, Komisi II DPR Siap Bahas UU Terkait Batas Wilayah

KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pihaknya siap membahas kembali terkait batas wilayah di seluruh Indonesia bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Akademisi Sebut Tata Kelola Zakat dari Baznas Tidak Salahi Aturan

Zakat adalah kewajiban privat yang pengelolaannya membutuhkan regulasi publik.

Proses Legislasi Kerap Abaikan Partisipasi Publik, UU P3 Digugat ke MK

Pemohon juga menyoroti tren legislasi yang semakin mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Ide Prabowo Soal Maafkan Koruptor Butuh Revisi Undang-Undang

Tersangka maupun terdakwa kasus korupsi tetap akan diproses hukum meski mengembalikan hasil korupsinya. 

Brasil Sahkan UU Larang Siswa Bawa Ponsel ke Sekolah

Aturan tersebut mengecualikan situasi tertentu di antaranya saat situasi darurat, untuk tujuan akademis serta upaya untuk memastikan aksesibilitas.

Presiden Prabowo Subianto Teken UU Perubahan Nomenklatur Jabatan Daerah Khusus Jakarta

Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pasca-Pilkada 2024.

Prabowo Tegaskan Penerapan PPN 12 Persen hanya untuk Barang Mewah

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan akan memberlakukan pemungutan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% untuk barang atau jasa yang berkategori mewah

Aturan Hukum Penting di Indonesia untuk Melindungi Perempuan dari Kekerasan

Untuk melindungi perempuan dari kekerasan, Indonesia memiliki sejumlah undang-undang penting, seperti UUD 1945, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ini Pentingnya Penggunaan RIA dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Dengan menggunakan RIA, proses pembuatan kebijakan akan lebih transparan dan berbasis bukti, yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi regulasi yang dihasilkan.

Knesset Loloskan Aturan Deportasi Keluarga dari Anggotanya yang Serang Israel

Undang-undang baru disahkan Knesset yang mengizinkan deportasi keluarga yang anggotanya melakukan serangan terhadap pasukan dan pemukim Israel.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia