Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antikorupsi itu dinilai tidak lagi efektif.
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh bubarin saja KPK itu pak, jadi menurut saya enggak efektif," kata Megawati di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (21/8).
Megawati juga menceritakan soal perlakuan KPK. Kala itu, ia masih menjabat sebagai Presiden kelima RI.
Ketua Umum PDIP itu mengatakan pernah disuruh menangani kasus kredit macet. Jumlahnya mencapai 300 ribu.
"Waktu saya krisis, kredit macet itu 300 ribuan, saya disuruh nangani. Setelah itu, KPK sudah ada yang saya bikin sendiri. Waktu itu KPK ini enggak percaya, katanya mana mungkin 300 kredit macet itu digugat, malak pengusaha-pengusaha ini. Saya kira KPK sini dong buktinya kalau saya malak, ini dunia modern, saya mau naruh uangnya di mana, emangnya di karung?" ujar Megawati.
Megawati juga menyoroti masih banyaknya perilaku koruptif. Karena kejahatan itu akan tercium juga.
"Hayo kalian pergi lah ke bawah, lihat noh rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau enggak kelihatan," ujar Megawati.
Ia mempertanyakan masih banyaknya perkara korupsi. Sehingga, timbul pertanyaan penegak hukum mau atau tidak menjalankan aturan tegas yang sudah dibuat.
"Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat, itu persoalannya," kata Megawati. (X-7)
BPIP mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk tahun 2025. Salah satu alokasi anggaran ini adalah untuk membayar YouTuber hingga TikToker
Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarno Putri, bersama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, menghadiri perayaan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila Kota Ende, NTT.
Dua Hari Menuju Upacara Peringatan Harlah Pancasila 1 Juni 2024, Wakil Kepala BPIP Tinjau Kesiapan Lapangan dan Perangkat Upacara
Dibutuhkan pendekatan secara holistik melalui pendekatan Pancasila, baik pendekatan secara ekonomi maupun sosial.
Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, menuturkan, kegiatan Kirab Pancasila ini sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Pancasila sebagai anugerah bagi Bangsa Indonesia.
Dikutip dari laman BPIP, makna sila ke-2 dan contohnya merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved