Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WALI Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menolak dipasangkan dengan Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo. Jawaban tersebut ditujukan kepada Puan Maharani.
Seusai upacara penurunan bendera Merah Putih di Istana Merdeka, jakarta, Kamis (17/8), Puan menyebut bahwa Gibran berpeluang untuk menjadi bacawapres mendampingi Ganjar, jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan usia cawapres minimal 35 tahun.
Namun, Gibran, kader PDIP yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku tidak bersedia menjadi pendamping Ganjar Pranowo, karena takut menjadi faktor penentu kekalahan dalam Pilpres 2024.
Baca juga : Puan: PDIP Pertimbangkan Gibran kalau MK Memutus Usia Cawapres di Bawah 40 Tahun
"Beliau (Puan Maharani ) yang bilang. Saya malah ndak tahu. Waduh ( jadi mendampingi ) jangan lah, saya kan bukan siapa-siapa, takutnya nanti malah Pak Ganjar kalah gara-gara (cawapres) saya kan repot," tukas suami Selvi Ananda itu kepada pers di Balaikota, Jumat ( 18/9).
Kakak tertua Kaesang ini justru menyarankan agar cawapres Ganjar Pranowo dipilihkan kepada kader senior PDIP. Apalagi, lanjut dia, hingga saat ini, umurnya yang masih 35 tahun, tidak cukup dari ketentuan persyaratan UU Pemilu untuk Pilpres.
Baca juga : Ini Respons Jokowi soal Peluang Gibran Jadi Cawapres Ganjar Pranowo
Karena itu, sekali lagi ia meminta dirinya tidak dipasangkan. " Jangan-jangan ya, yang senior-senior (PDIP) saja. Umur saya tdk cukup. Saya intinya ikuti arahan beliau Puan Maharani (Ketua DPP PDIP) dan Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP)," tegas dia berkilah.
Pada bagian lain, justru Gibran berseloroh bahwa dirinya menunggu pinangan menjadi cawapres Anies Baswedan dan Ibas Yudhoyono. Keinginan dia malah bisa berpasangan dengan adik Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
"Saya menunggu tawaran cawapresnya Pak Anies ya biar lengkap. Lebih dari itu, saya maunya (cawapres) sama Mas Ibas, semoga. Beliau (Ibas) kan ketua Fraksi Demokrat DPR RI," pungkas Gibran sembari masuk ruang kerjanya. (Z-4)
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved