Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi mendukung usulan Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Sahroni untuk memeriksa rekening partai politik (parpol) menjelang kontestasi pemilu 2024. Puadi menilai langkah ini sebagai salah satu bentuk transparansi parpol kepada masyarakat.
"Mengenai pernyataan dari beberapa pihak yang menghendaki Bawaslu memeriksa rekening parpol menjelang kampanye pemilu, pernyataan tersebut menurut saya sangat beralasan. Memeriksa rekening partai politik peserta pemilu sebelum dimulainya kampanye adalah langkah yang penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik dan pemilu," tutur Puadi, Senin (24/7).
Anggota Bawaslu ini berpendapat memeriksa rekening partai politik sebagai komponen peserta pemilu membantu memastikan aliran dana yang digunakan dan menghindari praktek korupsi. Dana yang telah diperiksa otoritas terkait dapat memastikan sumber dana parpol telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Dukung Presiden, Muhammadiyah Serukan Pemilu Damai Utamakan Kepentingan Bangsa
Meski begitu, Puadi berharap tidak ada unsur politisasi atau diskriminasi terhadap parpol tertentu. "Penting juga untuk memastikan bahwa pemeriksaan rekening partai politik dilakukan secara objektif kemudian independen dan tidak dipolitisasi ya semua partai politik harus sesuai dengan hukum yang berlaku," harap Puadi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni mengusulkan agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memeriksa rekening partai politik menjelang pemilihan umum 2024. Hal ini sebagai langkah keterbukan parpol kepada publik.
Baca juga: Prabowo Dipandang Cocok Lanjutkan Tongkat Pemerintahan
Bendahara umum nasdem ini juga menilai pemeriksaan rekening parpol efektif mencegah aliran dana politik terhindar dari intervensi uang jahat. (Z-3)
Budi menyebut rekening itu digunakan khusus cuma untuk menerima uang hasil pemerasan. Pendalaman terus dilakukan penyidik.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI meminta partai politik untuk mengefektifkan rekening khusus dana kampanye (RKDK).
pengaturan yang dibuat secara sistemik tidak mampu menjangkau akuntabilitas dan kebenaran dari penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye.
NasDem akan segera menyiapkan RKDK sesuai permintaan dari KPU.
Instrumen Term Deposit Valas DHE memfasilitasi penempatan DHE oleh eksportir di Bank Indonesia melalui bank yang ditunjuk, sesuai dengan mekanisme pasar.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved