Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta.
Kemenhub mengklaim sudah memberikan surat pemberitahuan terhadap ketidakhadiran Novie ke KPK.
"Sekjen telah mengirimkan surat permohonan penjadwalan ulang untuk permintaan keterangan," kata juru bicara Kemenhub Adita Irawati melalui keterangan tertulis, Jumat, 21 Juli 2023.
Baca juga : Permintaan Tahanan Kota untuk Lukas Enembe Sangat Wajar demi Kemanusiaan
Adita menjelaskan surat itu dikirimkan ke KPK pada 19 Juli 2023. Menurutnya, Novie perlu menghadiri kegiatan yang sudah dijadwalkan sejak lama.
"Dikarenakan adanya tugas yang tidak dapat diwakilkan," ucap Adita.
Baca juga : Penjegalan Anies Gagal, Jokowi Ingin Soft Landing
Adita menyebut pihaknya mendukung pengusutan kasus dugaan suap dalam pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang tengah diusut KPK itu. Kemenhub juga terbuka jika diajak bekerja sama dengan Lembaga Antirasuah.
"Kami sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi dan akan bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum termasuk KPK," ujar Adita.
Novie mangkir saat dipanggil penyidik KPK pada Kamis, 20 Juli 2023. Lembaga Antirasuah mengklaim dia tidak memberikan pemberitahuan atas ketidakhadirannya itu.
"Saksi tidak hadir dan tanpa konfirmasi terkait alasan ketidak hadirannya," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 21 Juli 2023.
KPK sebelumnya memanggil Menhub Budi Karya Sumadi untuk mendalami kasus ini. Namun, dia mangkir karena ada kegiatan penting.
"Untuk Pak Menteri Perhubungan betul ya, jadi berkirim surat, ada konfirmasi kepada tim penyidik KPK tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung ACLC, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juli 2023. (MGN/Z-5)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko didakwa menerima suap Rp900 juta terkait jabatan Dirut RSUD hingga gratifikasi total Rp5,57 miliar.
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved