Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menegaskan, pencarian buronan sekaligus mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku merupakan tugas utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu diungkapkan Zaenur menyusul adanya permintaan KPK yang berharap masyarakat Indonesia membantu pencarian buronan Harun Masiku. Warga yang menetap di luar negeri juga diharap ikut andil. KPK menyebut, Pencarian Harun diyakini bisa semakin cepat jika dibantu banyak pihak. Semua informasi yang masuk dipastikan ditindaklanjuti.
"Seharusnya itu menjadi tugas penegak hukum untuk mengejar buron. Kalau soal masyarakat diminta untuk memberikan informasi, selama ini masyarakat ketika mengetahui ada buron atau terjadinya tindak pidana sudah dengan kesadaran masyarakat sendiri melaporkan kepada para penegak hukum, jadi itu tidak perlu diminta lagi," ucap Zaenur dalam keterangannya, Jumat (7/7).
Baca juga: Tidak Mampu Temukan Harun Masiku, KPK Minta Rakyat Bantu Cari
Dengan segala perlengkapan yang dimiliki KPK, Zaenur mengatakan tentu seharusnya tidaklah sulit bagi komisi anti rasuah itu untuk mendeteksi keberadaan Harun Masiku. Dia menyebut yang terpenting sekarang adalah kemauan KPK dalam mencari Harun Masiku.
"Kalau KPK memang niat, saya pikir KPK sudah sangat terlatih untuk bisa memetakan jaringan komunikasinya, kemudian ingat seorang buron itu butuh logistik, nah logistik itu artinya uang, uang itukan artinya ada penyuplainya, apakah misalnya melalui transfer bank atau lainnya, itukan bisa dilacak. secara metode investigasi KPK sangat mampulah itu," tuturnya.
Baca juga: Jejak Harun Masiku Dipastikan Masih Terdeteksi, Pernah ke Masjid dan Gereja
Zaenur menilai, masyarakat sama sekali tidak meragukan kemampuan KPK dalam menemukan Harun Masiku, namun yang diragukan masyarakat adalah kemauan KPK dalam mencari Harum Masiku.
"KPK itu perangkat yang dimilikinya, mulai dari sumber daya manusia terlatih, alat-alat juga canggih, jaringan kerja samanya juga internasional, pengalamannya juga banyak. Kenapa untuk menangkap harun masiku itu serasa seperti sangat susah, nah kalau begini masyarakat lama-lama kemudian menjadi ragu, jangan-jangan ini bukan soal kemampuan tapi soal kemauan," terangnya.
Dengan Harun Masiku yang telah lama menjadi buronan, Zaenur pun meminta KPK untuk dapat menangkap Harun Masiku agar perkara ini menjadi terang benderang
"Sekali lagi, masyarakat membutuhkan bukti dari KPK untuk segera tangkap harun masiku dan jangan berhenti sampai disitu tetapi juga ungkap pihak-pihak lain yang berkaitan dengan harun masiku," tukasnya. (Rif/Z-7)
Target utama partai ini adalah mengulang kemenangan besar yang pernah diraih di Bandung
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved