Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SETELAH adanya keputusan Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta membantarkan terdakwa kasus suap Lukas Enembe di RSPAD Gatot Soebroto, pihak keluarga mengaku seluruh konsentrasi saat ini sedang terarah pada upaya-upaya terbaik mengusahakan pemulihan kesehatan. Pasalnya, kondisi kesehatan Lukas yang terus mengalami penurunan perlu penanganan medis intensif.
Saat ini, penanganan kesehatan Lukas yang dipimpin oleh dr Terawan Agus Putranto yang didampingi para dokter ahli ginjal, syaraf, penyakit dalam, kardiologi, dan ahli gizi untuk mengatur asupan makanan yang masuk. Bukan hanya itu, pendampingan oleh keluarga pun dilakukan lebih optimal.
"Apa yang keluarga dan Pak Lukas pikirkan saat ini adalah bagaimana beliau bisa pulih kesehatannya. Itu yang penting dan utama karena kondisinya memang terus mengalami penurunan terutama faktor ginjal kronis stadium 5 yang kemudian membuat dampak lain seperti kaki bengkak, empat kali stroke yang membuat susah bicara, dan tekanan darah tinggi yang melampaui normal. Mohon doanya agar semua proses ini bisa kami lalui dengan baik," ungkap adik Lukas Enembe, Elius Enembe, kepada wartawan usai menjenguk Lukas, Jumat (6/7).
Menurut dia, saat ini Lukas sedang ditangani khusus oleh dr Terawan dan beberapa tim dokter RSPAD Gatot Soebroto. Penanganan oleh dokter yang juga mantan Menteri Kesehatan itu, menurut dia, sesuai permintaan pihak keluarga dan dikabulkan oleh Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta.
"Iya sejak Senin dr Terawan yang menangani Bapak Lukas dibantu oleh dokter-dokter ahli yang lain. Ada ahli syaraf, penyakit dalam, ginjal, jantung dan ahli gizi. Kami berharap upaya beliau bisa optimal untuk memulihkan kesehatan Pak Lukas," sambung Elius.
Baca juga: Soal Penyanderaan Pilot Susi Air, Presiden: Pemerintah tidak Diam Saja
Pihak keluarga mengakui saat ini pendampingan keluarga masih sangat dibatasi oleh pihak keamanan Rutan KPK yang mengawasi pembantaran Lukas di rumah sakit.
"Padahal, Pak Lukas sangat membutuhkan pendampingan keluarga juga secara lebih optimal. Jangan kami terlalu dibatasi juga. Ini wujud perhatian kami agar kesehatan Pak Lukas tetap terjaga, kondisinya makin membaik," tukas Elius.
Dia sekali lagi meminta doa dari seluruh masyarakat khususunya warga Papua untuk tetap berdoa agar Lukas bisa melewati situasi ini dengan baik dan penuh kesabaran.
"Proses ini tidak mudah, karena saat ini beliau harus berhadapan dengan sakit fisik yang sangat serius, saat yang sama harus berhadapan dengan hukum apalagi bentuk kriminalisasi yang tidak ringan. Maka doa yang menguatkan sangat diharapkan," lanjut Elius.
Keluarga meyakini bahwa apa yang dialami Gubernur nonaktif Papua itu saat ini adalah bentuk kesewenang-wenangan sistemik untuk menghancurkan Lukas. Keluarga tetap tidak habis pikir perlakuan terhadap Lukas yang dalam kondisi sakit tetapi seakan dipaksa untuk berurusan dengan proses hukum, bahkan ditahan termasuk dikriminalisasi dengan berbagi isu miring.
"Apa pun itu, kami yakin bahwa Bapak Lukas itu hatinya tulus untuk rakyat Papua dan orang Papua tahu itu. Jadi yang dialami sekarang ini kami yakin tidak akan mengurangi cinta rakyat Papua terhadap Pak Lukas. Doa mereka semua akan memudahkan langkah Pak Lukas menghadapi ini semua," pungkas Elius. (I-2)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
KPK masih bisa melanjutkan penyelidikan terkait dugaan penggunaan uang operasional sebesar Rp1 triliun per tahun yang dilakukan mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Sejumlah aset Lukas yang disita KPK berupa uang, hunian, kendaraan, sampai sebuah hotel
Lima saksi itu yakni Direktur PT RDG Airlines Indonesia Mutmainah Aminatun Amaliah dan empat pihak swasta Hendri Utama, Rizky Agung Sunarjo, Bayu Chandra, serta Syukri.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan suap kepada mantan Gubernur Papua Lukas Enembe. Ada dua penyuap lain yang kini diproses hukum oleh penyidik.
KPK belum menahan maupun membawanya ke persidangan meski status hukum itu sudah diberikan lebih dari setahun.
Upaya hukum ini dilakukan dengan maksud di antaranya memberikan efek jera terhadap perbuatan kesengajaan dari terdakwa tersebut yang telah menghalangi proses hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved