Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo buka suara terkait kabar penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan)oleh KPK yang terindikasi berbau politik. Dia berharap hukum dapat ditegakkan dengan semestinya.
"Tentu saja dengan tetap berharap dari lubuk hati terdalam semoga ke depan hukum dapat ditegakkan dengan benar," kata Syahrul melalui keterangan tertulis, Jumat (16/6).
Syahrul berjanji bakal membantu KPK menyelesaikan perkara tersebut. Kabar adanya pesanan politik bakal dikesampingkan untuk memenuhi kewajiban warga negara dalam penegakkan hukum.
Baca juga: Mentan Belum Penuhi Panggilan KPK karena Tugas ke Luar Negeri
"Sekalipun banyak pendapat seperti itu, namun dengan kerendahan hati, sebagai warga negara biasa Saya akan menjalani seluruh rintangan ini," ucapnya.
Dia juga meminta masyarakat tidak terpancing dengan kabar adanya nuansa kemelut politik di dalam kasus tersebut.
Baca juga: Mentan Janji Beri Informasi yang Dibutuhkan KPK
"Proses hukum di KPK saat ini berjalan di tahap Penyelidikan. Hal itu berarti Penyelidik mencari peristiwa yang diduga tindak pidana," sambung mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu.
Sebelumnya, KPK meluruskan kabar yang menyebut pihaknya menarget Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Informasi yang beredar bahkan penyelidikan di Kementan berbau politik.
"Kami membaca di pemberitaan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kemudian seolah-olah KPK menargetkan seorang menteri, ataupun dikaitkan dengan politik," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Ali mengatakan tudingan miring itu merupakan hal lumrah di KPK. Biasanya, kata dia, penyebarnya merupakan pihak berkepentingan dalam sebuah penanganan perkara.
KPK menegaskan tidak pernah menarget pihak tertentu dalam menangani perkara. Penyelidikan yang diusut, kata Ali, terjadi di Kementan, bukan menarget Syahrul.
"Penyelidikan terkait dengan dugaan adanya korupsi di Kementerian Pertanian, saya perlu garis bawahi di Kementerian Pertanian, supaya tidak ada salah paham ataupun pahamnya salah," ujar Ali. (Z-11)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Mentan menyampaikan rasa optimis bahwa pembangunan lumbung pangan di Merauke bisa menjadi inisiatif strategis yang dapat memperkuat ketahanan pangan di Indonesia Timur.
PRESIDEN Jokowi didampingi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau perkebunan kopi di Desa Kambahang, Kecamatan Batubrak, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan optimis bahwa pembangunan pertanian saat ini akan membawa Indonesia kembali mencapai swasembada.
Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengatur kratom di bawah naungan Kementerian Pertanian dengan membentuk korporasi.
UGM dan IPB menghasilkan varietas unggulan, salah satunya benih Gamagora dan IPB 3 Sakti di Provinsi Banten.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), secara nasional, kebutuhan hewan kurban berada pada angka 1,97 juta ekor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved