Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Rencana perombakan kabinet atau reshuffle setelah Menteri Komunikasi dan Informatika Johny F Plate menjadi tersangka diyakini akan terjadi. Hal ini disampaikan anggota Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni yang mengatakan jika posisi menteri NasDem digan maka hal itu merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
“Ya legowo tidak papa, itu hak prerogatif presiden. Dari kemarin juga bapak, saya, ketum, itu menyampaikan kalau ada reshuffle tidak apa-apa tidak ada masalah,” ujarnya saat ditemui di DPR, Rabu (17/5)
Menurutnya NasDem akan mengikuti proses dan taat terhadap hukum. Tersandungnya Sekjen NasDem tersebut dalam kasus dugaan korupsi pengadaan BTS ini kemungkinan akan berpengaruh terhadap proses persiapan pemilu 2024.
Baca juga: Surya Paloh Hormati Proses Hukum Menkominfo Johnny G Plate
“Pasti. Tapi, kita berupaya yang terbaik dalam koridor yang tepat, mudah-mudahan badai berlalu dengan cepat,” ucapnya.
Di sisi lain NasDem kemungkinan akan memberikan bantuan hukum kepada Johny. Hal serupa juga pernah dilakukan kepada mantan kader partai NasDem yang juga pernah terjerat kasus hukum.
“Seperti biasa ya waktu zaman Sekjen Pak Rio juga sama kita tetap lakukan sesuatu yang memang menurut kita akan bantu, kita bantu,” tukasnya.
Baca juga: NasDem Harap Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi Segera Terealisasi
Hormati Proses Hukum
Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh menghormati penetapan tersangka terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate. Johnny resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo.
"Dengan kondisi ini ketua umum pasti menyikapi dengan hal yang sama, semua taat pada hukum," kata Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (17/5).
Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem, Charles Meikyansah, mengatakan penetapan tersangka itu sidang dibicarakan di internal. Penetapan tersangka itu menjadi keprihatinan bagi NasDem. Baca juga: Johnny G Plate Resmi Tersangka Kasus BTS Kominfo
"Yang jelas kita ada sisi keprihatinan ya terhadap apa yang disampaikan Kejagung. Kita maka mencermati. Kemudian langkah-langkah apa yang kita lakukan kita sampaikan ke teman-teman pers," ucap Charles.
(Z-9)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
Simak daftar ketua umum partai politik dengan masa jabatan terlama di Indonesia serta analisis urgensi usulan pembatasan masa jabatan ketum parpol.
Tokoh pers nasional yang juga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan pentingnya peran pers dalam kehidupan kebangsaan saat halalbihalal Partai NasDem bersama Forum Pemred.
Surya Paloh respons pemberitaan Majalah Tempo. Ketum NasDem ini ajak pers jaga suasana kebatinan dan tegaskan kritik harus tetap dalam koridor fakta.
Surya paloh mengajak Forum Pemred sebagai motor penggerak yang mampu menggerakkan komunitas pers di Indonesia.
DPW NasDem Jawa Tengah mengecam keras cover Majalah Tempo yang dinilai menghina Surya Paloh. Mereka siap melapor ke Dewan Pers terkait dugaan pelanggaran etika.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta polisi usut tuntas kasus kekerasan 53 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta yang diduga tak berizin.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dukung sanksi tegas bagi mahasiswa FH UI pelaku pelecehan seksual verbal demi masa depan hukum Indonesia.
Uang diserahkan dalam bentuk tunai senilai 17.400 dolar AS atau setara Rp300 juta untuk memperkuat unsur pidana.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengungkap kronologi penangkapan seorang perempuan yang mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Polda Metro Jaya ringkus 4 anggota KPK gadungan yang peras Ahmad Sahroni hingga Rp300 juta dengan modus pengurusan perkara. Simak kronologi lengkapnya di sini."
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung usulan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang melarang peredaran rokok elektrik atau vape dalam revisi RUU Narkotika
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved