Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh kabarnya akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, jadwal pertemuan itu belum dipastikan.
Saat ditanyakan mengenai rencana pertemuan tersebut, Surya mengaku tidak tahu kepastiannya.
"Jangan tanya saya, tanya kepada pak Jokowi," kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Mei 2023.
Baca juga : NasDem Bidik 100 Kursi DPR, Surya Paloh: Target yang Wajar
Sebelumnya, pada kesempatan terpisah, Surya Paloh mengatakan siap bertemu Jokowi bila Kepala Negara punya waktu kosong. Pertemuan ini diduga kuat merespons soal pertemuan para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) koalisi pemerintah dengan Jokowi beberapa waktu lalu.
"Nanti saya telepon (Jokowi), coba," ucap Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Mei 2023.
Baca juga : Pesan Surya Paloh Rasional dan Realistis terkait Jokowi di Pilpres 2024
Respons Surya Paloh saat itu muncul usai bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya berbicara soal pertemuan para ketum tersebut dan terkait kontestasi politik 2024.
Dalam sebuah wawancara, Surya Paloh mengaku dapat memahami pemikiran Presiden Joko Widodo atas tidak keikutsertaan Nasdem dalam pertemuan yang digelar di Istana Negara, pada Selasa (2/5) lalu.
"Saya bisa menerima pemikirannya presiden Jokowi, kalau memang melihat saya dalam arti kata dalam kapasitas saya sebagai pimpinan partai politik koalisi pemerintah yang belum exit ya," kata Paloh mengutip siaran pada Kompas TV (8/5).
Paloh mengatakan hal tersebut dalam kapasitas sebagai pemimpin partai politik yang masih dalam koalisi pemerintahan. Ia mengatakan, terdapat dua sudut pandang menangapi pertemuan enam ketua parpol tersebut.
"Kalau dari subjektivitas dan objektivitas kita ya pastilah kita menganggap masih menjadi koalisi pemerintahan. Tapi kalau Presidennya sudah mengatakan punya koalisi sendiri itu barangkali bisa dimaknai dengan maksud yang positif saja," tutur Paloh.
"Kalau negatif thinking, kenapa orang ini sebagai presiden berpikirnya kok tidak dalam satu pemikiran menjaga keutuhan koalisi pemerintah itu sendiri. Jadi tergantung kita sekarang. Mau berpikir yang positif thinking atau negatif thinking," imbuhnya.
Paloh pun menyangkal, pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 bukan bermaksud untuk memisahkan diri dari koalisi pemerintahan. Sebab, seorang warga negara Indonesia berhak untuk dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai presiden.
"Mungkin ini persepsi, pandangan, dan pemahaman yang barangkali belum menyatu. NasDem menganggap apa itu masalahnya dengan pencalonan. Seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya mempunyai hak politik untuk dicalonkan dan mencalon dirinya untuk dicalonkan. Apa yang salah," terang Paloh.
Paloh juga menyayangkan sejumlah pihak yang terus mempertajam soal perbedaan Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan koalisi pemerintahan. Sebab, lanjut Paloh, NasDem tetap mendukung apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi. "Sebenarnya sayang sekali kalau ini harus dipertajam perbedaan demi perbedaan. Karena gol besar kita Indonesia maju," beber Paloh. (MGN/Z-4)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved