Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOLABORASI Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam bersih-bersih BUMN kembali berbuah manis.
Kali ini, enam orang ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi dana pensiun di Pelindo.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mengatakan, kolaborasi Kejagung dan Erick Thohir harus didukung masyarakat.
Baca juga: Usut Korupsi Tol Japek, Kejagung Periksa Direktur Eksekutif Jasa Marga
Apalagi, menurut Nasim, kolaborasi itu memang dilakukan dalam rangka membongkar kasus-kasus korupsi yang ada di BUMN.
Politikus PKB ini berpendapat, terbongkarnya kasus ini pertanda memang ada keseriusan Menteri BUMN, Erick, mengusut tuntas persoalan korupsi di perusahaan-perusahaan BUMN termasuk, yang ada di Pelindo.
Baca juga: Anggota DPR Dukung Kejagung Usut Tuntas Korupsi di Waskita Karya
Ia menuturkan, selama ini perusahaan-perusahaan BUMN cukup sering alami rugi. Tapi, sering pula mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Maka itu, komitmen membongkar dan memberantas korupsi perlu diapresiasi.
"Hal ini kami anggap sebagai langkah serius untuk menuntaskan persoalan di perusahaan BUMN agar bisa berkinerja lebih baik," kata Nasim kepada wartawan Rabu (10/5).
Namun, ia mengingatkan, keseriusan dalam menuntaskan misteri di balik kebobrokan perusahaan-perusahaan BUMN harus menjadi agenda besar sepanjang tahun. Tidak seperti sekarang saat suasana politik memanas.
Kolaborasi Kejagung dan Kementerian BUMN Bongkar Korupsi
Meski begitu, Nasim meyakini, kolaborasi Kejagung-Erick Thohir sebagai langkah awal pengusutan kasus korupsi di Pelindo. Yang mana, akan terus berlanjut jadi langkah tegas untuk kasus-kasus di perusahaan BUMN lain.
Baca juga: Jerat 13 Perusahaan Terkait Korupsi Jiwasraya, Kejagung Catat Sejarah
"Kita akan mengawal proses ini hingga tuntas dan benar-benar selesai," ujar Nasim.
Nasim percaya, sistem yang dibangun Erick Thohir dapat segera terwujud. Terlebih, dengan terobosan dalam mendorong perusahaan BUMN dalam visi amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (akhlak).
"Sehingga, perusahaan-perusahaan BUMN akan semakin besar dan menjadi kebanggaan kita semua," kata Nasim. (RO/S-5)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
PEMERINTAH mulai membuka rekrutmen nasional 35.476 posisi yang akan ditempatkan dalam pengelolaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih.
DI tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aspek risiko hukum kini menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan.
Namun, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN mendapat tanggapan skeptis dari kalangan petani.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved