Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
STAF Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo sekaligus budayawan menekankan biaya politik yang tinggi menjadi pencetus para elite dan kepala daerah untuk melakukan korupsi dengan melakukan praktik ijon
“Ini menyangkut biaya politik yang tinggi selama biaya itu masih tinggi maka akan terus terjadi penyimpangan karena tujuannya akan mengembalikan biaya yang dikeluarkan. Kalau di pilkada itu biaya tinggi praktik ijon yang dilakukan”
Kondisi ini menurutnya pemerintah harus dicarikan solusinya salah satunya yakni menata ulang sistem demokrasi pemilihan langsung. Salah satu yang diusulkan yakni adanya televisi publik yang difungsikan sebagai wadah kampanye.
Baca juga: Kemandirian Partai Politik Pengaruhi Potensi Korupsi
“Cara ini menurut saya bisa menekan biaya kampanye yang memakan biaya besar. Televisi publik untuk kampanye bagaimana mekanisme diatur dalam biaya politik dan partai,” imbuhnya saat dihubungi, Sabtu (15/4)
Demokrasi adalah menawarkan ide, gagasan dan meyakinkan publik serta persaingan yang memakan biaya mahal. Di sisi lain pencegahan tetap harus dikedepankan dan penindakan tidak mungkin hanya mengandalkan operasi tangkap tangan.
Baca juga: Bawaslu Soroti Iklan Partai Politik di TV, Mestinya di 21 Hari Akhir Masa Kampanye
“Demokrasi tidak ada yang ideal. Dalam demokrasi kompetisi itu muncul tokoh dan menjual dirinya untuk memilihnya dan itu marketing dalam politik dan itu butuh biaya. Popularitas di sini tidak cukup tanpa uang. Saatnya menata kembali politik kita ke pancasila dan kita harus mempunyai sistem tersendiri tidak mengikuti negara lain. Partai harus punya kemandirian,” tukasnya. (Sru/Z-7)
Bawaslu) menegaskan pemberi dan penerima uang selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sama-sama terancam pidana.
Polri mencegah transaksi narkoba masuk ke ranah politik atau dikenal sebagai narkopolitik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Indonesia
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan
Ada kecenderungan strategi yang dipakai dalam pilkada nanti akan sama dengan strategi yang digunakan saat Pemilu dan Pilpres 2024 kemarin.
THE Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan indeks demokrasi 2023 yang dirilis pada Februari lalu
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved