Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp2,823 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Semarang terkait dugaan kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
"Disita berupa uang sekitar Rp2,027 miliar, US$20 ribu, kartu debit senilai Rp346 juta, serta saldo pada rekening bank senilai Rp150 juta. Sehingga secara keseluruhan sekitar Rp2,823 miliar," ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (13/4).
OTT dilakukan setelah KPK mendapatkan informasi akan ada pertemuan antara Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat, Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, PPK Kemenhub Fadliansyah dan Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi di Gedung Karsa lantai 14 Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, pada Selasa (11/4).
Baca juga: Begini Kronologi OTT Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta Api
Setelah pertemuan selesai, KPK menangkap Bernard Hasibuan yang merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) wilayah Jawa Tengah, Kepala BTP Putu Sumarjaya, dan Bendahara Pengeluaran BTP Ayunda Nurul Saraswati.
Sementara, Direktur Dion Renato Sugiarto selaku pihak yang menyiapkan uang suap ditangkap di Mall Green Pramuka Square. Kemudian, KPK juga mengamankan Hikmat, Fadliansyah, Harno, dan staf PT Dwifarita Fajarkharisma Riyanto di Kemenhub.
Baca juga: Proyek Jalur Kereta Api Tegal Jadi Target Suap di Semarang
Selain itu, KPK juga mengamankan PPK BTP Jabagbar Syntho Pirjani Hutabarat di rumahnya di Depok, Jawa Barat.
“Total, ada 25 orang yang ditangkap KPK,” ucap Johanis. (Z-11)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko didakwa menerima suap Rp900 juta terkait jabatan Dirut RSUD hingga gratifikasi total Rp5,57 miliar.
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved