Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak membeberkan kronologi OTT di Jakarta dan Semarang terkait dugaan kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api, pada Selasa (11/4) lalu. Operasi senyap tersebut bermula dari aduan yang datang dari masyarakat.
"Ada laporan bahwa dalam proses pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi Selatan terdapat dugaan rekayasa lelang dan tindak pidana korupsi," tutur Johanis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (13/4).
Tindakan kotor tersebut diduga dilakukan untuk memenangkan rekanan tertentu di Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub). KPK pun langsung menindaklanjuti aduan itu.
Baca juga: Proyek Jalur Kereta Api Tegal Jadi Target Suap di Semarang
"Dari hasil tindak lanjut, pada 10 April 2023, terdapat informasi bahwa DIN (Dion Renato Sugiarto) selaku Direktur PT Istana Putra Agung dan pemilik PT PP memerintah ANY (Any Sisworatri) yang merupakan staf keuangannya untuk menyiapkan uang sejumlah Rp350 juta," terangnya.
Uang itu disiapkan untuk BEN (Bernard Hasibuan) yang merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) wilayah Jawa Tengah.
Baca juga: OTT di Jakarta dan Semarang, KPK Temukan Uang Rupiah dan Mata Uang Asing
KPK kemudian memantau pergerakan mereka di sekitar Semarang dan Jakarta. Sehari setelahnya, lembaga antirasuah mendapatkan informasi akan ada pertemuan antara Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat, Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, PPK Kemenhub Fadliansyah dan Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi.
Pertemuan itu berlangsung di Gedung Karsa lantai 14 Kantor Kemenhub, Jakarta.
Setelah pertemuan selesai, KPK kemudian menangkap Bernard, Kepala BTP Putu Sumarjaya, Bendahara Pengeluaran BTP Ayunda Nurul Saraswati dan beberapa staf Dion di PT Istana Putra Agung.
Dion sendiri ditangkap di Mall Green Pramuka Square. Kemudian, KPK mengamankan Hikmat, Fadliansyah, Harno, dan staf PT Dwifarita Fajarkharisma Riyanto di Kemenhub.
Selain itu, KPK juga mengamankan PPK BTP Jabagbar Syntho Pirjani Hutabarat di rumahnya di Depok, Jawa Barat.
“Total, ada 25 orang yang ditangkap KPK,” tandasnya. (Z-11)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko didakwa menerima suap Rp900 juta terkait jabatan Dirut RSUD hingga gratifikasi total Rp5,57 miliar.
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved