Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindakan koruptif usai Bupati Meranti Muhammad Adil ditangkap. Dia juga diyakini menerima suap proyek.
"Dugaan korupsi yang dilakukan bupati meranti sedang didalami namun didominasi dari suap dan fee proyek dari kepala SKPD Kabupaten Meranti," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Jumat, (7/4).
Firli belum bisa memerinci proyek yang disuap. Adil juga didiga menerima potongan uang persediaan dan ganti uang persediaan di wilayahnya.
Baca juga: Total, 25 Orang Terjaring OTT di Kepulauan Meranti, Ini Sebagian Daftarnya
"Di samping itu bupati juga menerima potongan uang persediaan dan ganti uang persediaan serta penerimaan lainnya tahun 2021 sampai dengan 2023 juga cukup besar," ucap Firli.
Adil merupakan pejabat pertama yang ditangkap KPK pada 2023. Dia diduga menerima suap terkait pengadaan jasa umroh.
Baca juga: OTT Bupati Meranti Terkait Suap Pengadaan Jasa Umroh
"Suap pengadaan jasa umroh. Itu yang ter-capture awal selanjutnya kami kembangkan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Jumat, 7 April 2023.
Ghufron belum bisa memerinci lebih lanjut tindakan koruptif yang terjadi karena masih dalam pengembangan. KPK menduga ada pemotongan dari pengadaan jasa umroh itu.
(MGN/Z-9)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
KPK mencegah 10 orang ke luar negeri, 8 di antaranya pegawai BPK, dalam kasus bupati nonaktif Meranti Muhammad Adil.
KPK mempersilahkan para tersangka maupun saksi dalam kasus ini berkelit. Namun, bantahan mereka harus dibeberkan di depan penyidik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa uang Rp1,4 miliar yang disalurkan dari PT Tanur Muthmainnah ke Bupati nonaktif Meranti Muhammad Adil merupakan suap.
KPK mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri terkait dengan kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Kepulauan Meranti.
Reza menegaskan semua kasus itu dilakukan oleh agen nakal, atas kehendak pribadi mereka
KPK memperpanjang masa penahanan Bupati Meranti Muhammad Adil untuk 40 hari kedepan, hingga 5 Juni mendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved