Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Utama Tanur Muthmainnah, Muhammad Reza Fahlevi angkat suara terkait dugaan penyelewengan dana jemaah di Meulaboh Aceh, penipuan umrah di Bekasi Jawa Barat, hingga dugaan keterlibatan di dalam kasus korupsi umrah Bupati Meranti Muhammad Adil
Reza mengatakan, Tanur Muthmainnah adalah perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) resmi dan berizin.
Bahkan berdasarkan catatan Tim Pengawas Kementerian Agama (Kemenag), Tanur Muthmainnah merupakan satu dari tiga besar perusahaan travel pengirim jemaah umrah terbanyak di Indonesia.
Reza menegaskan semua kasus itu dilakukan oleh agen nakal, atas kehendak pribadi mereka, dan di luar pengetahuan Tanur Muthmainnah.
"Dari 6.000 Agent itu, hanya tiga orang saja yang terbukti nakal, dan mereka semua sudah kami berhentikan," kata Reza lewat keterangan yang diterima, Kamis (20/4).
Misalnya saja kasus penyelewengan dana jemaah umrah di Meulaboh, Aceh, pada Desember tahun lalu. Kasus itu murni dilakukan oleh Zaini Dahlan, eks agen Tanur Muthmainnah di wilayah tersebut.
Zaini sendiri sudah mengakui bahwa dana jemaah dikumpulkan di rekening pribadinya, dan tidak semua ia setorkan kepada PT Tanur Muthmainnah. Sebagian besar dana dipakai untuk kepentingan pribadi.
"Meski itu bukan kesalahan kami, kami tidak lepas tangan. Kami proaktif berkoordinasi dengan Kementerian Agama, serta berusaha mencari cara agar jemaah-jemaah yang dana nya diselewengkan itu tetap bisa berangkat umrah. Alhamdulillah, sekarang semuanya sudah berangkat," terang Reza.
Selanjutnya kasus dugaan penipuan terhadap 75 jemaah umrah di Bekasi yang juga ikut menyeret nama Tanur Muthmainnah. Reza menegaskan, bahwa dalam kasus tersebut, tidak sepeserpun ada dana jemaah masuk ke rekening perusahaan.
"Jadi kasus tersebut dilakukan oleh eks agen Tanur bernama Kopsa Widianingsih yang sejak Agustus tahun lalu sudah diberhentikan. Ibu Kopsa ini, sebelumnya pada Juli 2022 pernah kami beri peringatan keras agar menghentikan penjualan program umrah murah Rp21 juta. Itu program ia kembangkan sendiri, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Tanur," imbuhnya.
Terakhir adalah kasus korupsi umrah Bupati Meranti yang juga turut menyeret nama Tanur Muthmainnah. Sama seperti dua kasus sebelumnya, Reza menyatakan, bahwa kasus itu pun adalah ulah kenakalan agen bernama Fitria Nengsih.
"Berdasarkan isu yang berkembang, kami diduga menyogok Bupati Meranti agar bisa memenangkan proyek Umrah Takmir Masjid. Saya sudah jelaskan jangankan menyogok, kenal dengan dia [Bupati Meranti] saja tidak, bertemu juga belum pernah," jelasnya
Belajar dari kasus tersebut, menurutnya setiap travel perlu mempublikasikan secara luas nama agen'-agen yang terbukti nakal. (H-3)
KPK mempersilahkan para tersangka maupun saksi dalam kasus ini berkelit. Namun, bantahan mereka harus dibeberkan di depan penyidik.
Kantor Bupati Meranti dan Mes Dinas PUPR Meranti dikabarkan tengah digadaikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menelisik kemungkinan itu.
Jenazah Slamet Maarif ditemukan di pinggir Sungai Suir Kiri, Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Korban bekerja di sebuah kilang pabrik sagu.
Kemendagri beserta Kemenkeu memiliki tugas untuk memastikan dana tersebut tepat sasaran sesuai dengan aturan perundang-undangan
Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan UU 1/2022. Namun, adanya protes dari Bupati Meranti mengindikasikan pemda kurang dilibatkan dalam penyusunan regulasi tersebut.
KPK tidak pungkiri pegawai BPK sering terlibat suap, karena banyak yang ingin meraih status wajar tanpa pengecualian.
KPK menduga Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan agar laporan keuangan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
DUGAAN tindakan koruptif atas penangkapan Bupati Meranti Muhammad Adil mulai dari penerimaan fee jasa travel umroh sampai suap ke anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang saat menangkap Bupati Meranti Muhammad Adil pada Kamis, 6 April 2023, malam. Totalnya mencapai miliaran rupiah.
Mereka yang ditangkap KPK mulai dari Bupati Meranti Muhammad Adil sampai Sekretaris Daerah (Sekda) setempat.
Rombongan KPK yang membawa Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, langsung masuk ruang VIP Lancang Kuning Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved