Kejagung Masih Pelajari Naskah Akademik dan Draf RUU Perampasan Aset

Bahas RUU Perampasan Aset, DPR Soroti Perlindungan Sopir dan ART yang Dicatut

ANGGOT Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends memberikan catatan dalam pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Perlindungan hukum RUU Perampasan Aset

Legislator Usul Pembentukan Badan Khusus Pengelola Aset dalam RUU Perampasan Aset

Rikwanto menjelaskan tantangan pengelolaan aset ke depan akan semakin kompleks. 

Anggota DPR Ingatkan RUU Perampasan Aset Jangan Tabrak Prinsip Konstitusi

Menurut Soedeson, pemaksaan mekanisme perampasan tanpa proses hukum pidana berisiko melanggar Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Legislator: Perampasan Aset Harus Konstitusional, tidak Boleh Atas Dasar Kecurigaan

Rikwanto menekankan bahwa setiap upaya perampasan aset wajib memiliki keterkaitan hukum yang jelas dengan tindak pidana asal (predicate crime).

Komisi III Tekankan Batas Waktu dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Safaruddin menekankan perlunya aturan soal batasan waktu (tempus delicti) dalam RUU Perampasan Aset

Pakar Hukum Tata Negara Ingatkan RUU Perampasan Aset Jangan Tabrak HAM dan Asas Pidana

Rullyandi menegaskan prinsip nulla poena sine culpa atau tidak ada pidana tanpa kesalahan. 

Legislator Soroti Nasib Ojol, Dorong Regulasi Lebih Konkret

DPR RI mendorong perlindungan pengemudi ojol melalui RUU pekerja gig. Legislator meminta masukan konkret agar regulasi lebih tepat sasaran.

Komnas HAM: RUU Keamanan Siber Berpotensi Langgar Hak Digital, Pembahasan Harus Ditunda

Komnas HAM telah melakukan serangkaian analisis, diskusi ahli, serta pelibatan publik untuk memberikan masukan terhadap draf RUU KKS dan naskah akademiknya.

RUU Pemilu Dibahas Pakai Metode Kodifikasi Mulai 2026

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemilu adalah satu rezim dengan tidak ada lagi rezim Pilkada.

RUU KUHAP Atur Penyidik tidak Respons Laporan Masyarakat Bisa Dilaporkan ke Atasan

Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.

DPR RI akan Prioritaskan 8 Pembahasan RUU pada Masa Sidang III, Apa Saja?

Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.

Tetap Minta Masukan Masyarakat Luas, Ini Kelebihan RUU KUHAP yang Baru Menurut Habiburokhman

Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia