Geser Unsur Politisasi Nasib PRT Menjadi Politik untuk Kesejahteraan PRT

KOORDINATOR Koalisi Sipil Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Eva Kusuma Sundari mengatakan bahwa keputusan yang ada di DPR pasti ada unsur politik di dalamnya.

"Tapi yang kita harapkan upaya upaya masyarakat sipil terutama PRT patut dihargai, jadi kita berharap politiknya digeser dari politisasi nasib PRT menjadi politik untuk kesejahteraan PRT," ucap Eva saat dihubungi pada Rabu (15/3).

"Kita gembira dengan perkembangan terakhir dimana Bamus sudah menyetujui bahwa RUU PPRT akan diagendakan di sidang paripurna 21 Maret minggu depan," sambung dia.

Baca juga: RUU PPRT Didesain Berikan Perlindungan bagi PRT dan Penggunanya

Eva berharap nantinya pengambilan keputusan di sidang paripurna nanti berlangsung lancar, dan utuh.

"Utuh maksudnya menunjukkan pemihakan DPR yang kuat, komitmen DPR yang kuat untuk pengentasan kemiskinan, pengentasan persoalan yang dialami oleh keluarga PRT itu," kata Eva.

Baca juga: JALA PRT Apresiasi Keputusan DPR Bahas RUU PPRT

Apalagi pengambilan keputusannya nanti disandingkan dengan RUU Ciptaker.

"Jadi itu suatu ujian bagi DPR apakah pemihakan hanya pada kelompok corporate saja di Ciptaker atau juga adil kepada rakyat miskin, yaitu PRT yang dari data sudah menunjukkan emergency karena mereka sering menjadi korban praktik perbudakan yang tidak manusiawi," tutur dia.

Harapannya nanti, politik yang akan ditunjukkan DPR pada 21 Maret nanti adalah politik pro kepada kesejahteraan dan pro kepada keadilan, mendukung corporate dan juga mendukung pada nasib 14 juta PRT di Indonesia.

"Geserlah dari politik yang pro kepada kekuasaan dan tidak memihak pihak kecil, pada tanggal 21 nanti adil sesuai dengan sila ke-5 Pancasila. Apalagi RUU ini sudah hampir 20 tahun, jadi mudah-mudahan terbuka sanubari dan hati nurani anggota DPR untuk memainkan politik pro kesejahteraan dan pemihakan kepada kerakyatan," tandasnya. (Fal/Z-7)