Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PIHAK keluarga Lukas Enembe mengungkapkan kondisi terkini kesehatan Enembe di tahanan. Keluarga mengaku kesehatan Enembe terus menurun sehingga sempat diantar ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.
Selama sepekan, keluarga menyebut Enembe mengalami gangguan serius pada sistem pencernaan. Kaki dan tangan Enembe dikabarkan juga mengalami pembengkakan.
"Artinya sakit Bapak ini serius. Kami monitor juga kondisi Bapak rupanya ada gangguan tambahan berupa buang air besar yang tidak normal seminggu terakhir. Tambahan lagi beliau sudah pakai Pampers, dan tangan bengkak selain kaki yang memang sejak awal bengkak karena kondisi ginjal yang kronis. Ini kondisinya dan kami sayangkan tidak ada langkah KPK untuk membawa beliau berobat," ungkap adik Enembe, Elius Enembe kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/3).
Baca juga : KPK Bawa Lukas Enembe ke RSPAD Gatot Subroto
Enembe melanjutkan katakan, kondisi tersebut sangat mungkin diakibatkan karena obat-obatan yang diminum dan makanan yang dikonsumsi selama masa tahanan. Pasalnya, Enembe selama ini memiliki pola dan jenis makanan termasuk obat-obatan berdasarkan rekomendasi dokter.
Pihak keluarga Gubernur Papua Non Aktif tersebut pun masih terus menagih janji yang pernah disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri saat menemui Enembe di kediaman Koya, Jayapura. Elius mengaku Firli berjanji memberikan izin berobat ke Singapura kepada Enembe.
Baca juga : Apa Isi Safe Deposit Box Rafael Alun? KPK: Ada Dolar, Euro, dan Logam Mulia
"Kami jadi saksi bagaimana janji itu disampaikan bahwa jika Bapak ditahan maka ada jaminan dari KPK untuk mengantar berobat ke Singapura, bahkan sampai biaya segala macam itu ditanggung KPK. Kami keluarga menagih janji itu sekarang," ungkapnya. (Z-8)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved