Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMITMEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melakukan operasi tangkap tangan (OTT) didukung. Sebab, tak ada alasan menutupi penangkapan maling uang rakyat tersebut.
"Lagi pula kalau memang ini dramatis, apa salahnya publik melihat langsung ada maling ditangkap?" kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, hari ini.
Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu menyampaikan OTT dinilai salah satu proses tercepat meringkus koruptor. Sebab, KPK sudah mengantongi bukti kuat menindak para pelaku culas tersebut.
"Kalau bisa ditangkap saat kejadian kenapa tidak. Sebab proses pembuktian jadi berlangsung lebih cepat dan mudah karena adanya barang bukti," ungkap dia.
Baca juga: KPK Lakukan 1.460 Penyadapan Sepanjang 2022
Selain itu, Sahroni tetap menekankan agar KPK memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan. Hal itu perlu dilakukan untuk meminimalkan potensi korupsi.
"Memang KPK harus tetap utamakan sistem pengawasan dan pencegahan," sebut dia.
Namun, sistem pencegahan tentunya harus sesuai perkembangan zaman. KPK harus terus mengkaji dan mengevaluasi secara berkala agar sistem pencegahan berjalan dengan baik.
"Tutup rapat-rapat segala celah korupsi. Dengan begitu saya yakin kita dapat lebih efektif dan efisien,” ujar dia.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri menegaskan, KPK akan terus melakukan OTT. Operasi senyap itu sebagai upaya menurunkan kasus korupsi.(OL-4)
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved