Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ISU resuffle kabinet kabinet kembali berembus. Menurut pengamat politik dan pendiri Indonesia Political Power Ikhwan Arif mengatakan Presiden Jokowi dihadapkan pada pilihan yang cukup dilematis. Menurutnya resuffle kabinet kali ini lebih mengarah pada power sharing dengan muatan politis yang cukup kental dalam menyambut pemilu 2024.
"Kondisinya sekarang partai politik pendukung pemerintah Jokowi dihadapkan pada isu ketidakharmonisan dalam mendukung kerja-kerja pemerintah Jokowi. Kekuatan partai politik pendukung pemerintah Jokowi seolah-olah terbelah dua, yang satu melanjutkan titahnya Jokowi yang lainnya membentuk kerjasama politik dengan partai politik yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintah," ujar Ikwhan di Jakarta, Sabtu (24/12).
Lebih lanjut menurut Ikhwan partai pendukung pemerintah terbelah dalam menghadapi konstelasi Pilpres 2024, salah satunya adalah partai NasDem. NasDem secara intim dinilai menjalin hubungan dengan partai oposisi pemerintah seperti partai Demokrat dan partai PKS dengan membentuk tim khusus dalam mendukung Anis Baswedan maju pada Pilpres 2024.
"Anggota koalisi partai yang pendukung pemerintah tentu memanfaatkan peluang ini, agar jatah kursi untuk partainya di tambah jika ada kader partai lain yang keluar. Rebutan kursi menteri akan mengguncang stabilitas politik ditengah hangatnya isu Pilpres 2024, saya melihat adanya pergeseran kepentingan politik baru antara sesama partai politik pendukung pemerintah dalam menentukan figur capres di Pilpres nantinya," ujarnya.
Baca juga: Lembaga Survei: Publik yang Tidak Puas Cenderung akan Memilih Anies
Ikhwan melanjutkan, NasDem menjadi salah satu pilihan dilematis bagi Presiden Jokowi dalam merombak susunan kabinet. Apalagi setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden diduga menyebabkan hubungan NasDem dengan Jokowi mulai dingin sehingga ada yang memanfaatkan peluang ini.
“Perombakan kabinet ini tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bisa saja posisi menteri diisi oleh partai politik atau di luar partai politik untuk menjaga stabilitas politik di pemerintahan,” ujar Ikhwan.
Menurut Ikhwan Jokowi secara pribadi tidak terbebani karena tidak lagi maju sebagai capres. NasDem disampaikan Ikhwan juga memiliki dilema yang sama dengan yang dialami Jokowi. Sikap politik yang diambil oleh NasDem realitis dengan mencari figur populer agar berdampak kepada suara partai setelah Jokowi tidak lagi maju sebagai capres.
"Sebagai partai politik yang mendukung Anies dengan elektabilitas cukup tinggi, tentu menguntungkan bagi partai yang tidak memiliki kandidat capres," ungkapnya. (OL-4)
Agung menekankan perombakan kabinet juga diharapkan membawa perbaikan di berbagai sektor, mulai dari komunikasi publik, tata kelola pemerintahan.
RESHUFFLE kabinet yang baru saja dilakukan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja pemerintahan.
Terpantau secara Visual, Gunung api terlihat jelas hingga tertutup Kabut 0-III. T
Dudung juga membuka kemungkinan melakukan inspeksi mendadak (sidak) jika ditemukan program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pelantikan Hasan tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 53P tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi.
Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan pejabat baru dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved