Dudung Janji Pangkas Birokrasi

KEPALA Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan fokus utamanya adalah memastikan program prioritas Presiden berjalan cepat dan tuntas, sekaligus memangkas hambatan birokrasi yang dinilai kerap mengganggu implementasi di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan Dudung usai dilantik di Istana Merdeka, Senin (27/4). Menurutnya, koordinasi lintas kementerian hingga pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan tidak ada program prioritas Presiden yang tersendat akibat persoalan administratif. Ia mengatakan, hambatan birokrasi harus dipangkas agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif.

Dudung juga membuka kemungkinan melakukan inspeksi mendadak (sidak) jika ditemukan program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Baca juga : Hasan Nasbi Kembali ke Lingkaran Istana, Ini Jabatannya

"Sehingga jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi. Nanti kita pangkas birokrasi. Dan sekali lagi saya mohon bantuan untuk kerjasama dengan seluruh masyarakat dan seluruh kelembagaan apabila ada hal-hal yang program-program prioritas pemerintah Presiden yang tidak berjalan dengan semestinya nanti kita akan sidak dan kita tuntaskan dengan baik," tuturnya.

Ia menyebut peran Kantor Staf Kepresidenan akan diarahkan untuk mengawal program strategis nasional agar benar-benar terealisasi sesuai target pemerintah.

"Tentunya tugas-tugas ke depan bagaimana mensukseskan program strategi nasional dan untuk memastikan program keunggulan Bapak Presiden sehingga bisa secara tuntas dan cepat," kata Dudung.

Selain mengawal program, ia juga menempatkan dirinya sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Dudung berkomitmen membuka kanal pengaduan yang dapat diakses setiap saat, guna menangkap langsung keluhan publik sekaligus menjadi bahan evaluasi kinerja kementerian dan lembaga.

"Sebagai KSP tentunya nanti saya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat. Termasuk mengevaluasi dan memonitor program-program Kementerian Lembaga termasuk bekerjasama dengan Kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah," terangnya. (Mir/P-3)