Pakar: Reshuffle Kabinet Jadi Momentum Perbaikan, Efektivitas Birokrasi Akan Diuji

RESHUFFLE kabinet yang baru saja dilakukan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja pemerintahan. Namun, di balik itu, terdapat sejumlah tantangan yang berpotensi memengaruhi efektivitas birokrasi ke depan, terutama dalam masa transisi pejabat baru.

Guru Besar Ilmu Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Universitas Airlangga, Sulikah Asmorowati, menyebut reshuffle merupakan instrumen penting dalam mengkalibrasi kinerja birokrasi. Reshuffle diharapkan tidak hanya menjadi langkah politik, tetapi mampu mendorong birokrasi yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

“Reshuffle kabinet itu memang instrumen presiden untuk mengkalibrasi mesin birokrasi,” ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (27/4).

Baca juga : Istana Bantah Isu Reshuffle Menteri

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa rotasi jabatan tidak boleh sekadar menjadi pergantian figur tanpa perhitungan matang. Menurutnya, ada sejumlah syarat agar reshuffle benar-benar berdampak positif.

“Salah satu aspek krusial adalah masa adaptasi pejabat baru yang memerlukan waktu cukup panjang. Pejabat baru yang dilantik itu butuh adaptasi internal, bisa sampai sekitar 6 sampai 9 bulan,” jelasnya.

Kondisi ini menurutnya, berpotensi mengganggu kesinambungan program yang telah berjalan sebelumnya.

Baca juga : Pengamat: Presiden Prabowo Perlu Reshuffle Kabinet, Bahlil dan Trenggono Disorot

“Program yang selama ini sudah dijalankan atau akan dijalankan oleh menteri lama belum tentu berlanjut. Bisa saja berjalan di tempat atau bahkan terhenti,” katanya.
Selain itu, Sulikah menekankan pentingnya proses transfer pengetahuan (knowledge transfer) agar tidak terjadi kekosongan arah kebijakan.

“Dengan adanya menteri baru, perlu ada knowledge transfer. Ini membutuhkan waktu dan harus dipastikan berjalan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya prinsip meritokrasi dalam penunjukan pejabat. Menurutnya, reshuffle harus berbasis kompetensi dan rekam jejak, bukan sekadar faktor kedekatan.

“Rotasi kabinet harus benar-benar berbasis kompetensi atau meritokrasi, mempertimbangkan rekam jejak. Idealnya menggunakan assessment center yang terbuka,” ujarnya.

Selain itu, ia menilai aspek responsivitas juga menjadi tantangan bagi pejabat baru, terutama dalam membangun kembali jaringan kerja dan memahami sistem yang sudah berjalan.

“Menteri baru kadang jaringannya terputus dan belum memahami sistem yang ada. Karena itu, sistem harus tidak bergantung pada orang, tetapi pada kelembagaan,” pungkasnya. (E-4)