Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Rumah Politik Indonesia Fernando Emas berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melakukan tugasnya dengan transparan, profesional dan bebas dari intervensi siapapun.
"Saya berharap KPU tetap melakukan tugasnya dengan transparan, profesional dan bebas dari intervensi siapapun untuk kepentingan pemilu yang bersih, jujur dan adil," ujar Fernando dalam keterangan resminya, Selasa (13/12).
Seperti diketahui, KPU sudah melakukan tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 dan sesuai tahapan akan diumumkan pada 14 Desember 2022.
Baca juga : KPU DKI Jakarta Umumkan DCS Caleg Pemilu 2024, Masyarakat Bisa Berikan Tanggapan
Ia menambahkan semua pihak patut memberikan apresiasi kepada KPU yang sudah menjalankan seluruh tahapan verifikasi partai politik dengan baik dan transparan.
"Kinerja KPU dalam melakukan verifikasi tentu terukur karena ada undang-undang yang menjadi syarat untuk lolos atau tidaknya partai politik menjadi peserta pemilu 2024," terang Fernando.
Sehingga, lanjut dia, seluruh partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu sudah mengetahui apakah memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu.
"Bagi siapapun jangan coba-coba melakukan intervensi terhadap penyelenggara pemilu untuk meloloskan salah satu partai politik ataupun sebaliknya agar salah satu partai politik tidak lolos," lanjut dia.
"Intervensi untuk tidak meloloskan salah satu partai politik tentu sangat mungkin dilakukan karena ada partai yang akan merasa terganggu perolehan suaranya pada pemilu 2024 karena basis dukungan suaranya sama," pungkas dia. (RO/OL-09)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Peneliti Perludem, Haykal mengatakan bahwa aturan ini penting agar sistem kepartaian tidak terjebak dalam pola kartel.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya ongkos politik Pemilu. Ongkos politik tak hanya dari segi penyelenggaraan, tetapi juga peserta Pemilu
Jika ada ketidakjujuran, anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menyinggung adanya pidana jika peserta pemilu tak melaporkan dana tersebut dengan transparan.
Polda Sulawesi Tengah, menetapkan seorang oknum kepala desa di Tojo Unauna sebagai tersangka karena terlibat dalam kasus tindak pidana Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
PDIP masih teratasi (12,89%), diikuti Demokrat (12,04%), Gerindra (10,74%), Golkar (10,19%) dan NasDem (7,86%)
Selain itu, dalam sejumlah kesempatan, Jokowi memberikan sinyal kepada loyalisnya memilih PSI
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved