Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DIREKTUR Rumah Politik Indonesia Fernando Emas berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melakukan tugasnya dengan transparan, profesional dan bebas dari intervensi siapapun.
"Saya berharap KPU tetap melakukan tugasnya dengan transparan, profesional dan bebas dari intervensi siapapun untuk kepentingan pemilu yang bersih, jujur dan adil," ujar Fernando dalam keterangan resminya, Selasa (13/12).
Seperti diketahui, KPU sudah melakukan tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 dan sesuai tahapan akan diumumkan pada 14 Desember 2022.
Baca juga : KPU DKI Jakarta Umumkan DCS Caleg Pemilu 2024, Masyarakat Bisa Berikan Tanggapan
Ia menambahkan semua pihak patut memberikan apresiasi kepada KPU yang sudah menjalankan seluruh tahapan verifikasi partai politik dengan baik dan transparan.
"Kinerja KPU dalam melakukan verifikasi tentu terukur karena ada undang-undang yang menjadi syarat untuk lolos atau tidaknya partai politik menjadi peserta pemilu 2024," terang Fernando.
Sehingga, lanjut dia, seluruh partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu sudah mengetahui apakah memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu.
"Bagi siapapun jangan coba-coba melakukan intervensi terhadap penyelenggara pemilu untuk meloloskan salah satu partai politik ataupun sebaliknya agar salah satu partai politik tidak lolos," lanjut dia.
"Intervensi untuk tidak meloloskan salah satu partai politik tentu sangat mungkin dilakukan karena ada partai yang akan merasa terganggu perolehan suaranya pada pemilu 2024 karena basis dukungan suaranya sama," pungkas dia. (RO/OL-09)
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Jika ada ketidakjujuran, anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menyinggung adanya pidana jika peserta pemilu tak melaporkan dana tersebut dengan transparan.
Polda Sulawesi Tengah, menetapkan seorang oknum kepala desa di Tojo Unauna sebagai tersangka karena terlibat dalam kasus tindak pidana Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
PDIP masih teratasi (12,89%), diikuti Demokrat (12,04%), Gerindra (10,74%), Golkar (10,19%) dan NasDem (7,86%)
Selain itu, dalam sejumlah kesempatan, Jokowi memberikan sinyal kepada loyalisnya memilih PSI
Di sisi lain, ia mengaku tak mengetahui apakah Jokowi akan mengajukan cuti untuk kampanye
Sejauh ini ia belum mengetahui apakah Jokowi akan cuti untuk turun gunung kampanye.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved