Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Johnny G. Plate mengajak semua pihak untuk menjaga keutuhan dan persatuan Bangsa Indonesia. Menyambut Pemilu 2024 mendatang dia mengajak semua pihak untuk berkompetisi dalam harmoni mengutamakan kepentingan untuk membangun bangsa dan negara bersama-sama.
"Yang ada adalah bagaimana kita menjaga agar Indonesia yang negara plural ini jangan sampai terjadi lagi mempolitisasi identitas masyarakat itu yang harus dijaga," kata Johnny dalam pembukaan konferensi internasional SocDem Asia – Progressive Alliance Conference 2022: Politics of Identities: Harnessing Power in Diversity and Unity di Grand Ballroom NasDem Tower, Selasa (22/11).
Pasalnnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menilai setiap tokoh di Indonesia pasti mempunyai pendukung ada pro dan ada kontra, karenanya menurut dia tidak ada yang bisa menang seratus persen di Indonesia siapapun itu karena dia menilai setiap pribadi hanyalah manusia biasa yang punya kelebihan dan kekurangan.
"Maka dibutuhkan diskusi-diskusi sosial demokrat ini untuk memberikan masukan-masukan agar kontestasi kita itu lebih berkualitas dari waktu ke waktu agar Pemilu serentak kita di 2024 betul-betul legitimate mempersatukan, merekatkan, mengeratkan satu ciri politik Indonesia adalah kegotong royongan," tambah dia.
Johnny melihat bahwa identias sebagai suatu realitas namun dia menegaskan bahwa yang tidak boleh adalah mempolitisasi identitas. Menurut dia Indonesia sudah punya pengalaman dan sudah tahu mana yang tidak boleh mana yang berbahaya dilakukan.
"Diskusi kita ini untuk memberikan lagi batasan-batasan ada batasan yang tidak boleh dilewat batas yang harus terus dijaga adalah bagaimana Pemilu yang berkualitas terus membangun keakraban nasional, solidaritas dibangun, rakyat ikut terlibat secara riang dan gembira kompetisi yang harmoni," kata dia.
Lebih jauh Johnny melihat juga ada peran di dalam pemerintahan dan ada peran di luar pemerintahan, ada juga peran antar lembaga negara yang harus dapat saling mengisi saling memberikan check and balance dalam rangka menjaga keseimbangan jalannya suatu roda administrasi negara.
"Dan saling memberikan check and balance keseimbangan agar maju dan jalannya pemerintahan kita bisa baik dan itu untuk menuju tujuan kita social justice, dan well being, common good, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas dia. (OL-4)
Saifullah Yusuf menyatakan aspirasi Ketua PWNU se-Indonesia terkait waktu pelaksanaan muktamar selaras dengan keputusan internal organisasi.
BILA berbicara tentang kecakapan politik, kita mesti pulang ke Athena, di pusat Kota Agora yang didesain dengan ruang terbuka sehingga mendorong keterlibatan publik.
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved