Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera mencari pengganti Usman Hamid, yang menolak masuk ke dalam tim ad hoc penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat terkait pembunuhan aktivis Munir Said Thalib. Calon pengganti Usman berasal dari rekomendasi Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM).
"Ya kita bisa cari yang lain. Kami akan meminta kesediaan yang lain," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat dikonfirmasi, Kamis (8/9).
Tafan mengatakan KASUM telah mengajukan 19 nama untuk dipilih Komnas HAM sebagai bagian dari tim ad hoc.
Baca juga: Usman Hamid Tolak Masuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir
Diketahui, tim itu beranggotakan lima orang, dua di antaranya berasal dari internal Komnas HAM. Sementara itu, tiga anggota tim diambil dari eksternal Komnas HAM.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Komnas HAM, Rabu (7/9), Taufan mengumumkan dirinya dan komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga menjadi bagian dalam tim. Di sisi lain, ia menyebut Usman telah bersedia bergabung.
"Satu di antara tiga yang sedang dihubungi itu sudah menyatakan kesediaannya, yaitu Usman Hamid," kata Taufan, kemarin.
"Dua lagi kami sedang menghubungi dan meminta kesediaannya," tandasnya.
Namun, melalui keterangan tertulis resmi, Rabu (7/9) malam, Amnesty International Indonesia mengatakan kesediaan Usman, seperti yang disampaikan Taufan dalam konferensi pers, belum dikonsultasikan secara layak. Sebab, saat diminta menjadi bagian dari tim ad hoc, Usman masih meminta waktu untuk mengambil keputusan.
"Yang akhirnya menolak," ungka Amnesty International Indonesia dalam pernyataan resmi singkat.
Setelah anggota tim ad hoc terkonfirmasi semua, Komnas HAM nantinya akan membuat Surat Keputusan (SK) dan memberitahu Kejaksaan Agung selaku penyidik terkait dimulainya penyelidikan. (OL-1)
Pihaknya telah melakukan serangkaian langkah sejak pertengahan Maret untuk mendalami kasus tersebut.
15 warga sipil tewas dalam konflik di Puncak Papua. Komnas HAM menyebut ini tragedi kemanusiaan terberat 2026. Simak fakta lengkapnya.
Pendekatan dialog merupakan langkah paling bermartabat dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan di Papua.
Komnas HAM sebut pengesahan UU PPRT langkah strategis lindungi 4,2 juta pekerja rumah tangga dari eksploitasi dan kekerasan.
Komnas HAM menilai operasi TNI di Kabupaten Puncak, Papua, yang menewaskan 12 warga sipil sebagai pelanggaran HAM. Simak pernyataan lengkap dan desakan evaluasi.
Komnas HAM duga ada belasan pelaku lain dalam kasus penyiraman air keras Andrie Yunus. TGPF diusulkan jika Polri gagal ungkap aktor tambahan.
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Komnas HAM mendesak pemeriksaan transparan terhadap mantan Kabais TNI terkait kasus penyiraman air keras aktivis Andrie Yunus. Penegakan hukum dinilai krusial.
Hal ini menunjukkan kondisi KBB 2025 masih masalah serius dan tidak menampakkan perbaikan yang signifikan.
Pasukan Israel serbu belasan desa di Ramallah, tahan satu pemuda, aniaya warga, hingga sita rumah dan uang tunai penduduk dalam operasi militer Kamis malam.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved