Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Kompolnas, Mahfud MD, merespons pertanyaan dari salah satu anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, mengenai pernyataan Mahfud MD di media mengenai anggota DPR RI yang disebut ikut menerima suap untuk menghentikan kasus pembunuhan Novriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo.
“Pak, banyak sekali hal yang sebenarnya tidak saya katakan, lalu dibilang saya katakan. Misalnya, di mana dan berita kapan, saya pernah bilang bahwa DPR itu pernah menerima amplop, coba di berita apa?,” ujar Mahfud MD dalam RDP Komisi III dengan LPSK, Komnas HAM dan Kompolnas di Gedung DPR RI, Senin (22/8).
Baca juga: Benny K Harman Usulkan Kapolri Dinonaktifkan Sementara
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI tersebut juga menjawab pernyataan dari Arteria Dahlan bahwa laporan mengenai anggota LPSK mendapat uang dengan tebal 1 cm.
“Saya bilang, LPSK bukan menerima, tapi diberi, beda loh antara menerima dan diberi, kan menerima terus ditolak. Tapi kan nanti ada orangnya sendiri di sini dan itu juga saya dengarnya dari LPSK sendiri.” tutur Mahfud.
Mantan pimpinan MK tersebut juga membantah pernyataan mengenai Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran akan menyusul Ferdy Sambo menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Mahfud menyatakan bahwa Fadil juga ikut kena “prank”.
"Saya juga tidak pernah bilang Kapolda Metro Jaya akan susul, itu di mana saya bilang itu. Saya tidak pernah bilang malah tidak terpikir begitu Kapolda Metro Jaya bagian dari itu," pungkasnya. (OL-6)
KELUARGA Dini Sera Afriyanti mengadu ke DPR RI dan meminta hukuman setimpal terhadap terdakwa Ronald Tannur serta hakim yang mengadili.
DEDE, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eky, mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
KPK meminta staf Sekretaris Jenderal PDIP, Kusnadi, untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya jika dia menerima ancaman setelah diperiksa terkait Harun Masiku.
LPSK telah menerima permohonan perlindungan yang diajukan enam saksi kasus tewasnya Afif Maulana, 13, yang diduga dianiaya anggota Sabhara Polda Sumatra Barat.
LBH Padang mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam saksi dan keluarga korban, Rabu (26/6) sore tadi.
Dari 10 saksi, 7 di antaranya adalah anggota keluarga dari korban Vina, Permohonan Perlindungan di ajukan lantaran adanya ancaman dari sejumlah pihak terhadap para saksi.
RUU PPRT didesak untuk disahkan sebagai wujud komitmen pemerintah dan DPR dalam melindungi pekerja rumah tangga dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Masyarakat sipil mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberi atensi serius atas kasus penembakan pembela hak asasi manusia (HAM) Yan Christian Warinussy.
Komnas HAM menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar peristiwa penembakan yang terjadi pada aktivis HAM Yan Christian Warinussy untuk segera diusut.
PEMBERHENTIAN dengan tidak hormat eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari perlu menjadi evaluasi bagi struktur dan lembaga penyelenggara pemilu secara menyeluruh.
Komnas HAM mendukung Langkah kejaksaan yang melakukan banding atas putusan bebas Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin dalam kasus kerangkeng manusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved