Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor PT 69 dibantu oleh Brimob, Satreskrim, dan Sat Intel Polres Tanah Bumbu Polda Kalimantan Selatan, Selasa (16/8).
Penggeledahan yang dilakukan sejak pukul 08.30 ini diduga pengembangan dari kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu yang juga tersangka kasus korupsi, Mardani H Maming.
Baca juga: WNI yang Hendak ke Jerman Bisa Ajukan Pengesahan Tanda Tangan ke Kantor Imigrasi
Saat ini, KPK masih melakukan penggeledahan di dalam ruangan kantor PT 69 yang merupakan milik dari saudara kandung Maming tersebut. Sebanyak15 anggota Brimob dan Sabhara bersenjata lengkap berjaga di sekitar Kantor PT 69 yang berlokasi di belakang SPBU Batulicin Jalan Pelabuhan Fery, Kecamatan Batulicin.
Penggeledahan tersebut diduga pengembangan dari kasus Korupsi yang menjerat eks Bendum PBNU ini. Mardani H Maming dijerat terkait suap dan gratifikasi pengalihan IUP UP tahun 2011 lalu, saat masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.
Dalam perkara ini, Mardani Maming ditetapkan sebagai tersanga di perkara izin usaha pertambangan (IUP) Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kala menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu, Maming diduga menerima suap IUP dari pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) yang telah meninggal dunia, Henry Soetio. (RO/OL-6)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved