Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PARTAI Kedaulatan Rakyat (PKR) sudah mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai partai politik (parpol) yang terbilang baru, PKR memiliki target khusus di pemilu mendatang.
“Ya kita enggak muluk-muluk. PKR ini tidak ada satu pun tokoh nasional. Semua dimunculkan dari aspirasi rakyat. Saya yakin dengan minimal PKR untuk periode ini, bisa meraih top 5 suara untuk parpol,” ungkap Sekjen PKR Sigit Prabowo di KPU, Kamis (11/8).
Baca juga: Soal Usulan TNI/Polri Tugas di Kementerian, Presiden: Belum Mendesak
Adapun PKR baru melakukan deklarasi pada 28 Oktober 2021. Saat itu, PKR baru terbentuk Jawa Tengah. “Tapi alhamdulilah, kurun waktu 6 bulan kita di 34 provinsi sudah terbentuk 75%. Dari kabupaten setiap provinsi, minimal sudah dibentuk 50%," imbuhnya.
Pihaknya juga siap menargetkan suara milenial untuk memperkuat PKR saat bersaing di Pemilu 2024 mendatang. Sigit mengklaim telah memiliki 14 organisasi masyarakat, yang mendukung berdirinya PKR hingga sekarang.
Baca juga: Airlangga, Zulkifli Hingga Suharso Monoarfa Daftar Bersama ke KPU
“Partai ini juga kepengurusannya dari daerah, itu mayoritasnya adalah muda-muda. Sehingga, saya yakin kaum milenial bisa kita ambil suaranya untuk 2024,” pungkas Sigit.
Diketahui, PKR menjadi parpol ke-23 yang telah menyerahkan dokumen pendaftaran ke KPU. Sementara itu, parpol yang sudah dinyatakan lengkap sebagai calon peserta pemilu tercatat 17 parpol.(OL-11)
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Jika ada ketidakjujuran, anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menyinggung adanya pidana jika peserta pemilu tak melaporkan dana tersebut dengan transparan.
Polda Sulawesi Tengah, menetapkan seorang oknum kepala desa di Tojo Unauna sebagai tersangka karena terlibat dalam kasus tindak pidana Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
PDIP masih teratasi (12,89%), diikuti Demokrat (12,04%), Gerindra (10,74%), Golkar (10,19%) dan NasDem (7,86%)
Selain itu, dalam sejumlah kesempatan, Jokowi memberikan sinyal kepada loyalisnya memilih PSI
Di sisi lain, ia mengaku tak mengetahui apakah Jokowi akan mengajukan cuti untuk kampanye
Sejauh ini ia belum mengetahui apakah Jokowi akan cuti untuk turun gunung kampanye.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved