Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut ada sebelas anggota KPU Daerah yang dicatut menjadi kader partai politik (parpol). Komisioner KPU RI Idham Holik menyebut sejatinya ada lebih dari sebelas anggotanya yang dicatut menjadi anggota parpol.
Idham menuturkan sesuai Pasal 132 ayat 1 Huruf a dinyatakan bahwa mereka yang terkategori sebagai penyelenggara tidak memenuhi syarat keanggotaan parpol.
"Itu pada dasarnya langsung gugur tapi tentunya kami dalam proses verifikasi administrasi menunggu laporan dan pada umumnya mereka yang teridentifikasi menjadi anggota parpol sudah melaporkan ke KPU melalui website infopemilu,” papar Idham, Kamis (4/8).
"Di sana ada fitur pelaporan dan kami akan proses selama proses verifikasi administrasi. Dan nanti juga pihak partainya akan kami klarifikasi. Nanti dalam penyampaian hasil veirifikasi administrasi itu kami sampaikan,” ungkapnya.
Terkait parpol apa saja yang melakukan pencatutan anggota KPUD, Idham menerangkan belum bisa disampaikan karena saat ini masih proses verifikasi administrasi. “Dalam proses verifikasi administrasi kami membuka pengaduan masyarakat. Itu diatur dalam pengaturan kami,” tuturnya.
Idham menegaskan bahwa pihaknya bersifat pengaduan. Maka, bagi masyarakat yang merasa dicatut dipersilahkan untuk berkomunikasi ke parpol yang bersangkutan.
Sebelumnya, KPU menemukan 11 anggota KPU Daerah yang tercatut menjadi kader partai politik. Idham membeberkan enam di antaranya diketahui usai mengecek secara mandiri di website info.pemilu.kpu.go.id.
"Sampai dengan pukul 10.56 WIB terdapat enam anggota yang terdaftar menjadi anggota parpol," ujar Ketua Divisi Bidang Teknis KPU Idham Holik, Kamis (4/8).
keenam orang yang dicatut parpol merupakan anggota komisioner, yakni 1 orang berasal dari KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2 orang berasal dari KPU Provinsi Jambi, 1 orang berasal dari KPU Provinsi Maluku, 1 orang berasal dari KPU Provinsi Sumatera Barat dan 1 orang berasal dari KPU Provinsi Riau. (OL-15)
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Indrajaya menyoroti rentetan Operasi Tangkap Tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkini Bupati Rejang Lebong
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved