Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua KPK RI Alexander Marwata mengatakan partai politik memiliki peran strategis dalam mencegah aksi dan tindakan korupsi. Ia menyebut pencegahan aksi dan tindakan korupsi dapat dilakukan melalui pendidikan antikorupsi.
“Salah satu pilar yang ingin KPK dorong adalah peran serta parpol dalam pendidikan,” kata Alexander dalam acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegrasi (PCB) terpadu untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dilaksanakan secara hybrid, di Jakarta, hari ini.
KPK sejak 2019 aktif memberikan edukasi melalui program Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegrasi (PCB) terpadu untuk partai politik kepada 20 partai politik peserta pemilu.
Pada tahun ini, KPK juga memberikan pembekalan serupa kepada 16 partai politik nasional dan 4 partai lokal Aceh. Alexander mengatakan tujuan pembekalan untuk menguatkan nilai integritas.
Sejak KPK berdiri tahun 2013 hingga sekarang, sebut Alexander, tercatat 500 lebih para pejabat negara yang terafiliasi dengan parpol terlibat tindakan korupsi dan telah ditangani oleh KPK.
Baca juga: Kejagung Pastikan Jaksa tak Obral Restorative Justice
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan upaya pencegahan aksi korupsi melalui pendidikan sangat diperlukan.
“Upaya pencegahan tanpa disertai pendidikan dan pemahaman, tidak ada makna,” tutur Habib Aboe dalam acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegrasi (PCB) terpadu untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dilaksanakan secara hybrid, di Jakarta, Selasa ini..
Menurut dia, kegiatan pembekalan antikorupsi bagi pengurus dan anggota parpol adalah komitmen dan usaha PKS untuk memberantas korupsi.
Ia menambahkan PKS telah memiliki pedoman keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah PKS pada 7 November 2007 untuk mengatur ketaatan dan kepatuhan internal PKS terhadap keuangan. (Ant/OL-4)
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap untuk mengusut dugaan praktik suap atau gratifikasi terkait penanganan warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
Asep menduga emas lima kilo itu yang diklaim Linda telah disita KPK. Padahal, penyidik cuma mengambil dokumen dari tangan saksi itu.
Walaupun dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 23 September 2025 atau percobaan pertama, majelis hakim memutuskan menolak permohonan praperadilan.
KPK menyita yang sebesar Rp500 juta dari operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang diminta dari Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved