Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENELITI senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan masyarakat Indonesia tidak menginginkan banyak partai politik (parpol) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
Masyarakat justru mengharapkan partai politik yang benar-benar memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat, kata Siti di Jakarta, Selasa malam (12/7).
"Orang Indonesia tidak menghendaki partai banyak; yang dimaui partai berkualitas, bisa mengakomodasi harapan masyarakat," kata Siti.
Fenomena partai baru yang bermunculan setiap menjelang pemilu, lanjutnya, tidak serta-merta membuat masyarakat tertarik untuk memilih.
"(Itu) Dibuktikan dengan masyarakat tidak langsung pindah, Golkar sudah mempunyai pemilih tradisional, PDI Perjuangan mempunyai ceruk dukungan. Pangsa pasar ini yang tidak dipunyai partai baru," jelasnya.
Dia mencontohkan, "kandang banteng" PDI Perjuangan ada di Jawa Tengah dan Bali, sementara basis massa Partai Golkar berada di wilayah Indonesia bagian timur dan Sumatera. Menurut peneliti senior itu, idealnya, partai baru tidak sekonyong-konyong mengikuti pemilu setelah membuat deklarasi.
Parpol, sebagai wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah, harus cukup melakukan kampanye politik, seperti sosialisasi politik tentang partai, mengenalkan visi dan misi partai, serta program-program partai yang difokuskan pada suatu bidang.
Hal itu seharusnya dilakukan secara terus-menerus sebelum pemilu sebagai salah satu wujud keterlibatan masyarakat dalam proses politik.
"Dilakukan jangka panjang, puncaknya di pemilu, pilkada; makanya dilakukan kampanye politik pemilu," tambahnya.
Dia mengatakan parpol baru tidak bisa menunjukkan pemilih yang pasti karena masih mengandalkan pemilih mengambang atau swing voters.
Oleh karena itu, partai baru perlu menunjukkan upaya pendekatan yang tidak dilakukan menjelang pemilu saja, karena pemilih mengambang masih dapat didekati melalui pertemuan secara langsung.
"Partai yang paling menjadi dambaan rakyat adalah yang mampu menganalogikan dirinya dengan kebutuhan rakyat," ujar Siti. (OL-13)
Baca Juga: Survei Parameter Politik Indonesia : Elektabilitas PPP Menurun, Perlu Kerja Keras di 2024
PARA ilmuwan mengembangkan metode inovatif untuk mendaur ulang baterai ion litium. Caranya, mereka menggunakan teknik pemisahan magnetik yang memurnikan bahan baterai.
Hanya 2 dari 10 perempuan yang bekerja sebagai profesional, dan hanya 3 dari 10 perempuan yang memilih karier sebagai peneliti.
BRIN menggelar RD20 Summer School 2024 untuk mengumpulkan peneliti muda dari negara-negara G20 dalam mengeksplorasi isu terkait transisi energi dan upaya dekarbonisasi.
PENELITI Finlandia mengembangkan teknologi yang memungkinkan komputer memahami emosi manusia guna meningkatkan interaksi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Produksi segarnya bisa mencapai 50-60 kilogram per meter persegi ubinan. Lebih besar dibanding rumput gajah lokal yang mencapai 30 kilogram per meter persegi ubinan
Para perempuan ini dinilai telah membawa dampak positif dan kemajuan di bidang kesehatan kulit.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved