Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merasa heran, jika ada yang menyebut partainya sebagai partai sombong.
Hal ini disampaikan Megawati dalam ajang Rapat Kerja Nasional II PDIP Tahun 2021, yang dilaksanakan di Sekolah Partai, Jakarta, pada Selasa (21/6).
"Saya sampai mikir, bisa opo enggak ya? Karena saya buktikan bukan untuk sombong-sombong. Ada orang mengatakan Ibu Mega sombong banget ya. Ada juga yang mengatakan ada sebuah partai sombong sekali," ungkap Megawati disambut meriah para kadernya.
Baca juga: Presiden Joko Widodo Hadiri Rakernas PDIP
Dia pun mempertanyakan alasan pihak yang menyebut PDIP sebagai partai sombong. Megawati menekankan bahwa tak pernah menjelekkan partai politik maupun ketua umumnya.
Menurutnya, Indonesia harus dibangun dengan rasa persatuan. "Saya tidak pernah loh, tidak pernah menjelekkan partai manapun, tidak pernah, ketua partai apapun," tegasnya.
Baca juga: PDI Perjuangan Tentukan Calon Presiden Melalui Rakernas
"Saya berjalan sendiri membentuk partai saya, yang saya hormati dan sayangi, yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jangan! Jangan! Negeri ini harus dibangun dengan bersatu," imbuh Megawati.
Selain itu, dirinya juga menyinggung soal kabar keretakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. "Lah kok gimana, diomongi saya sama Pak Jokowi hubungan sudah retak," tuturnya.
"Bagaimana ya, saya lama-lama jengkel juga ya, piye toh. Saya kan diam saja, eh minta ampun," sambung Megawati.(OL-11)

Target utama partai ini adalah mengulang kemenangan besar yang pernah diraih di Bandung
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved