Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIH umumnya memiliki orientasi politik kebangsaan, bukan politik Islam. Demikian temuan survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Temuan ini dipresentasikan oleh pendiri SMRC, Prof. Saiful Mujani, pada program Bedah Politik episode Prabowo-Puan vs Ganjar-Airlangga atau Anies-AHY? yang tayang di kanal Youtube SMRC TV pada Kamis 21 April 2022.
Dalam presentasinya, Saiful menjelaskan bahwa dalam skala 0-10--semakin mendekati 0 makin berorientasi politik kebangsaan dan 10 makin berorientasi politik Islam--pemilih Indonesia memberikan skor pada diri mereka 4,62. Ini menandakan bahwa warga secara umum berorentasi politik kebangsaan. "Secara nasional, pemilih Indonesia, dalam spektrum Islam dan nasionalis, cenderung ke nasionalis," kata Saiful.
Pada survei ini, pemilih Indonesia juga memberikan penilaian besar orientasi politik kebangsaan atau politik Islam partai-partai politik. Menurut pemilih, yang paling berorientasi kebangsaan ialah PDIP dan yang paling berientasi politik Islam ialah PKS. Partai-partai lain ada di antara keduanya.
Saiful melanjutkan bahwa yang dinilai cenderung lebih Islam yaitu PKS, PPP, dan PKB. Yang nasionalis ialah PDIP, Golkar, Nasdem, Demokrat, Gerindra. PAN cenderung di tengah. "Masyarakat punya cukup pengetahuan yang akurat tentang partai-partai ini," kata Saiful.
Baca juga: Demonstran Mulai Padati Depan Gedung Parlemen
Menurut Saiful, kecenderungan identifikasi ideologi diri pemilih ini menjelaskan alasan partai-partai politik yang berorientasi kebangsaan dominan dalam politik elektoral Indonesia yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan Demokrat. PKS dan PPP yang dinilai paling Islam serta PKB dan PAN yang berbasis ormas Islam cenderung tidak mendapat dukungan pemilih mayoritas.
Survei itu dilakukan kepada 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling terhadap keseluruhan populasi atau warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1027 atau 84%. Sebanyak 1.027 responden ini yang dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,12% pada tingkat kepercayaan 95% (asumsi simple random sampling). Wawancara tatap muka dilakukan pada 13-20 Maret 2022. (RO/OL-14)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Target utama partai ini adalah mengulang kemenangan besar yang pernah diraih di Bandung
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved