Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEJAKSAAN Agung melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia (persero). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Supardi mengakui pihaknya telah meminta data terkait kasus korupsi Garuda yang pernah ditangani KPK.
"Saya sudah secara formal kirim surat ke sana (KPK) untuk meminta tambahan informasi data yang dibutuhkan terkait dengan putusan yang sudah inkrah, terkait dengan ES (Emirsyah Satar, mantan Direktur Utama Garuda)," kata Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (12/1) malam.
"Kemudian saya juga sudah komunikasi by phone, by WA (WhatsApp), sudah," sambungnya tanpa menyebut siapa orang KPK yang dihubungi.
Baca juga: Presiden Tinjau Fasilitas Pendukung Gelaran Moto GP di NTB
Seperti diketahui, penyelidikan korupsi Garuda yang dilakukan Kejagung saat ini terkait dengan dugaan mark up atau penggelembungan harga sewa pesawat berdasarkan Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2009-2014.
Saat itu, Garuda merencanakan pengadaan penambahan armada sebanyak 64 pesawat melalui skema pembelian (financial lease) maupun sewa (operation lease buy back) melalui pihak lessor.
Setidaknya, realisasi dari RJPP itu berupa pengadaan 50 pesawat ATR 72-600 dan 18 pesawat CRJ 1000. Sebanyak 5 unit pesawat ATR diadakan melalui skema pembelian, sedangkan 45 unit lainnya sewa. Sementara itu, dari pengadaan 18 unit CRJ 1000, 12 di antaranya adalah sewa.
Supardi berharap proses penyelidikan yang dilakukan pihaknya bisa cepat selesai. Sejumlah orang telah dimintai keterangan, termasuk Emirsyah yang saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin. Pada Rabu (12/1), dua tim pengadaan dari Garuda juga sudah diperiksa.
"Mudah-mudahan sih enggak akan lama (proses penyelidikannya). Mudah-mudahan besok atau lusa kita sudah dapat sesuatu. Kita sudah koordinasi juga dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," tandas Supardi. (P-5)
Kerja sama ini akan menjadikan Garuda Indonesia sebagai official carrier yang mendukung aksesibilitas transportasi udara menuju Nusantara.
AirAsia dan Garuda minta penetapan tarif batas atas dan bawah dikaji ulang
Penerbangan Garuda Indonesia yang memulangkan jemaah haji kelompok terbang (kloter) 31 Embarkasi Makassar (UPG 31) dari Tanah Suci mengalami penundaan alias delay hingga 39 jam.
Dengan kejadian ini, Kementerian Agama akan mempertimbangkan kembali keterlibatan Garuda Indonesia pada penerbangan jemaah haji di tahun mendatang.
Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia memastikan siap mengirimkan pesawat pengganti menyusul peristiwa Return to Base (RTB) pada penerbangan GA-6239 rute Solo-Jeddah
JEMAAH haji kloter 5 dari Debarkasi Makassar tiba dari Arab Saudi Kamis (27/6), menggunakan Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 1204.
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved