Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Nasional Perlindungan Anak (KOmnas PA) menilai vonis yang sudah dijatuhkan Pengadilan Negeri Curup terhadap tujuh pelaku pemerkosa Yuyun berupa kurungan penjara 10 tahun belum memenuhi rasa keadilan. Hal itu dikatakan Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait ketika dihubungi, Selasa (10/5).
"Memang dari perspektif keluarga korban dan masyarakat vonis tersebut belum memenuhi rasa keadilan karena kasus tersebut sangat keji dan keluarga pasti tidak akan rela anaknya mengalami kejahatan yang luar biasa dan sadis," ujarnya.
Namun, ia menilai putusan tersebut bila dilihat dari perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2014, UU Perlindungan Anak No 35/2014, dan UU Hak Asasi Manusia No 33/2009 sudah memenuhi unsur yang tepat.
"Anak di bawah 18 tahun yang melakukan perbuatan melawan hukum memang maksimal hukumannya selama 10 tahun dan tidak boleh lebih," katanya.
Ia menyayangkan maraknya aksi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap anak di bawah umur pula. Terakhir, ia mengaku sudah mendapatkan informasi kasus serupa yang dialami anak berusia 10 tahun di Lampung.
"Kita sudah mendapatkan informasinya dan sedang kita coba identifikasi dan klarifikasi. Kita dengar pelakunya dua orang yang diketahui. Usia pelaku masih kita klarifikasi karena ada informasi usia pelaku 15 tahun dan 18 tahun," ujarnya.
Saat ini, Komnas PA sedang menyusun strategi dan mengirimkan tim reaksi cepat untuk merespons kasus pemerkosaan tersebut dengan berkoordinasi bersama Polda Lampung. (Mus/OL-5)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Di tengah tantangan cuaca ekstrem dan meningkatnya salinitas lahan pesisir, budidaya padi biosalin terbukti menjadi solusi adaptif yang mampu menjaga produktivitas.
PGN menilai kendaraan berbasis CNG menjadi alternatif energi yang lebih bersih, efisien, dan ramah lingkungan, khususnya di tengah tingginya mobilitas masyarakat selama arus mudik.
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) kembali menggelar Program Mudik Gratis 2026 sebagai upaya mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 1447 Hijriah.
PT Perusahaan Gas Negara menghadirkan layanan Bengkel Keliling Compressed Natural Gas (CNG) di wilayah Cirebon, Jawa Barat.
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menegaskan komitmennya dalam memberikan manfaat bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Ekspansi masif ini dibarengi dengan kinerja operasional yang solid.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved