Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunda rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Penyelenggara Pemilu (Bawaslu) RI terkait pembahasan persiapan dan kesiapan pemilihan umum (pemilu) 2024 yang dijadwalkan, Rabu (6/10).
Penundaan tersebut dikarenakan menghadiri rapat intern yang dipimpin oleh presiden di istana negara, Jakarta. Hal itu sebagaimana tertuang dalam surat permohonan penundaan yang dkirimkan Mendagri pada pimpinan Komisi II DPR RI pada Selasa (5/10).
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi membenarkan penundaan tersebut. Pramono menjelaskan KPU mendapatkan salinan surat dari Kemendagri yang mengajukan usul ke Komisi II DPR RI.
"Lalu kesekjenan KPU mengecek ke sekretariat Komisi II dan ternyata betul ditunda," ujar Pramono dikonfirmasi, Rabu (6/10).
Pramono mengatakan belum ada informasi mengenai penjadwalan ulang rapat tim persiapan pemilu 2024. KPU RI, imbuhnya, dalam posisi menunggu undangan dari Komisi II DPR RI. Menurutnya, DPR akan segera memasuki masa reses atau tidak bersidang di parlemen. Masa reses dimulai 8 Oktober 2021.
"Tentu kami tidak tahu kapan rapat dengar pendapat akan dilanjutkan. Meski kita pernah, bahkan sering juga rapat di tengah-tengah masa reses jika memang diperlukan," tutur Pramono. (Ind/OL-09)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved