Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menyangsikan ada daerah di Indonesia yang bebas dari kasus korupsi. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Khusus 2021 secara virtual pada Rabu (15/9). Menurutnya, dibutuhkan kerja keras dan komitmen jajarannya untuk mengungkap kasus-kasus korupsi di daerah.
"Saya belum percaya apabila ada suatu daerah yang pada saat ini sudah 100% bebas dari kejahatan korupsi. Oleh karena itu, hal ini tentunya menjadi tantangan saudara untuk mengungkapnya," kata Burhanuddin.
Dalam pemaparannya, Jaksa Agung mengingatkan akan ada evaluasi kepada setiap satuan kerja, baik Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, maupun Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang tidak maksimal dalam mengungkap tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya masing-masing. Ia meminta agar jajarannya mengoptimalkan fungsi pemberantasan korupsi.
Baca juga: Komisi III DPR RI akan Panggil Menkumham untuk Tindaklanjuti RUU PAS
Kendati demikian, Burhanuddin menwanti-wanti agar pengusutan kasus korupsi tidak dilakukan secara serampangan dan asal-asalan. "Serta saya juga tekankan kepada saudara sekalian agar jangan menangani perkara hanya dikarenakan takut dievaluasi, tetepi tanganilah perkara korupsi sebagai bentuk dedikasi saudara kepada masyarkat."
Rapat kerja tahun ini mengambil tema Pidus Berdedikasi. Menurut Burhanuddin, tema tersebut berkonsekuensi dengan penegakan supremasi hukum serta pulihnya ekonomi nasional yang merupakan imbas dari pandemi covid-19. Terlebih, Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan dalam Raker Kejaksaan tahun lalu bahwa Korps Adhyaksa merupakan institusi terdepan dalam penegakan humum dan pemberantasan korupsi.
"Semakin kita memerangi korupsi, maka tentunya akan banyak muncul hambatan. Bahkan belakangan ini mucnul tren corruptors fight back!" ujar Burhanuddin.
"Jangan takut dan jangan gentar. Selama saudara sekalian bekerja secara baik, profesional, dan cermat, saya akan menjaga kalian," pungkasnya. (OL-4)
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Adapun ketiga tersangka baru tersebut antara lain adalah HS (Hendry Sulfian) selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, Kalimantan Tengah
Profil lengkap Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang nikel oleh Kejaksaan Agung.
Perbandingan pernyataan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto saat pelantikan April 2026 dengan status tersangka yang kini ditetapkan Kejagung.
Profil Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Simak rekam jejaknya di sini.
Uang tersebut diduga diberikan untuk mengatur dan membantu perusahaan keluar dari permasalahan terkait perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved