Puan Minta Pejabat Jujur Soal Data Covid-19

KETUA DPR RI Puan Maharani meminta seluruh pejabat baik dari pemerintah pusat dan daerah untuk transparan terkait data penangan Covid-19 di Tanah Air. Transparansi data penanganan covid-19 menjadi hal penting dalam mempercepat penuntasan pandemi Covid-19.

“Kepala daerah harus jujur dan transparan tentang data di daerahnya. Jangan demi dibilang berhasil menangani Covid-19 lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke publik bahkan tidak dikerjakan dengan benar,” ujar Puan melalui keterangan resminya yang ia sampaikan kepada media, Kamis (22/10).

Oleh karena itu, Puan meminta agar koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terakait data penanganan pasien Covid-19 pun harus terus diperkokoh.

Puan juga meminta agar pemerintah daerah dapat berkontribusi lebih besar dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 seperti Pelacakan (tracing).

“Jangan karena persoalan status zonasi merah, hitam, kuning, hijau lalu datanya yang sengaja dibuat tidak muncul atau sebaliknya dibesar-besarkan. Kepercayaan rakyat adalah taruhan yang besar, tergantung bagaimana penanganan di lapangan,” tegas Puan.

Jajaran pemerintah juga dihimbau untuk terus memperbanyak cakupan dan jangkauan tes Covid-19. Percepatan tes Covid-19 dilakukan tidak hanya untuk memetakan persebaran wabah. Tes ini menjadi semakin krusial untuk melihat efektivitas segala upaya yang telah dilakukan bersama dalam menangani pandemi Covid-19.

“Refocusing anggaran di bidang kesehatan seharusnya bisa makin optimal untuk penanganan persoalan seperti ini,” tegas Puan.

Data yang jujur juga adalah fondasi untuk rakyat mau bersabar lagi dan lagi mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah.

Sekali saja dibaca bahwa data yang disodorkan pemerintah sekadar statistik yang diotak-atik, kata Puan, kredibilitas dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah akan terus dipertanyakan dan kebijakan-kebijakannya tak akan sepenuhnya diikuti.

“Penanganan pandemi harus berdasarkan sains, ilmu pengetahuan, bukan intuisi. Indikator yang dipakai juga harus sesuai dengan konsensus sains dan medis,” tegas Puan.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah berencana mengubah zonasi Covid-19.

Zonasi tidak akan lagi menggunakan dasar jumlah kasus aktif di suatu wilayah tetapi berdasarkan proporsi hasil tes positif Covid-19 dari jumlah spesimen yang diperiksa (positivity rate).

Budi mengakui, perubahan ini dilakukan karena selama ini sisten pengetesan (testing) dan pelacakan (tracing) Covid-19 dinilai masih lemah. Salah satu temuan, kata Budi, ada dugaan pemerintah daerah menurunkan data kasus aktif Covid-19 dengan cara mengurangi pengetesan di lapangan.

“Tidak membuka semua data testing atau tidak melakukan testing sebanyak yang seharusnya,” kata Budi pada pekan pertama Juli 2021. (Uta/OL-09)